Serahkan Masalah Perumahan ke Pemda

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Program pembangunan perumahan nasional perlu dikonsolidasi agar pelaksanaannya lebih optimal. Program yang lebih dikenal dengan pembangunan sejuta rumah itu merupakan program pemerintah pusat tapi regulasinya ada di pemerintah daerah (Pemkab/Pemkot) dan pelakunya pengembang swasta. Hal ini kerap menimbulkan kendala di lapangan karena regulasi  Pemda bisa berbeda-beda untuk hal yang sama. Selain itu tidak sedikit Pemda yang berpandangan penyediaan perumahan bagi masyarakat bukan tugasnya.

rumah murah sederhana

Sekretaris Jenderal DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Raharta mengatakan, seharusnya target perumahan diberikan kepada Pemda. Ini akan mendorong pembangunan perumahan karena Pemda yang diberi tanggung jawab akan memberikan kemudahan perizinan kepada pengembang.

“Pengembang yang datang mengurus izin akan berbeda posisinya, karena yang dikerjakan pengembang untuk mewujudkan target Pemda. Akan  ada kesamaan semangat, Pemda bertujuan untuk mencapai target, sementara pengembang dimudahkan pengurusan perizinannya,” ujar Hari kepada housing-estate.com di Jakarta, Selasa (11/10).

Saat ini yang diperlukan pengembang adalah keberpihakan Pemda dalam mewujudkan program perumahan nasional. Apabila Pemda tidak punya anggaran untuk mewujudkan program perumahan yang bisa dilakukan adalah menetapkan tata ruang dan lokasi-lokasi khusus untuk pengembangan rumah murah. Pengembang tidak repot lagi mendapatkan lahan dan bisa mendapatkan insentif  pajak yang lebih ringan.

“Kalau lahannya diplot tinggal ditenderkan ke swasta dan pasti bisa terbangun, Pemda tidak mengeluarkan anggaran. Kalau ini dapat diwujudkan program perumahan akan lebih berhasil,”  imbuhnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me