Sinergisitas Kunci Sukses Pembangunan Rumah Murah

Big Banner

JAKARTA – Sejumlah persoalan masih mengadang pembangunan rumah murah bagi MBR. Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Banten Soelaeman Soemawinata, mengatakan, persoalan itu mulai dari soal infrastruktur, perizinan, lahan, hingga masalah pembiayaan. Mengingat kebutuhan rumah itu banyak di daerah, perlu peningkatan kemampuan di kalangan pengembang properti yang ada di daerah.

“Butuh sinergi antara pemangku kepentingan perumahan dengan para pengembang, misalnya, kalangan perbankan dan pemerintah daerah,” tutur dia di Yogyakarta, belum lama ini.

Segudang jurus dilontarkan pemerintah untuk mendongkrak pembangunan rumah bagi rakyat. Sebut saja misalnya soal pemangkasan perizinan, kelonggaran loan to value (LTV) melalui Bank Indonesia, serta masalah pembiayaan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai perpanjangan tangan pemerintah berniat memfasilitasi para pekerja informal untuk memiliki rumah. Selain itu, masih soal pembiayaan, pemerintah menerapkan bunga murah, yakni 5% untuk KPR rumah MBR. Bunga itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga komersil yang berkisar 12-14 persen. Selain itu, jangka waktu cicilan hingga 20 tahun dan dibebaskan PPN. Di sisi lain, pemerintah juga berikan bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) pada perumahan bersubsidi sebesar Rp 6,2 juta per unit.

Terkait pemangkasan perizinan, Presiden telah mengeluarkan Instruksi No 3/2016 tentang Penyederhanaan Perizinan. Seluruh menteri terkait diminta memangkas waktu dan persyaratan perizinan. Namun, para pengembang properti kini menunggu aturan turunannya yakni peraturan pemerintah (PP) yang ternyata hingga awal Oktober 2016 masih digodog.

“Kami merasa soal perizinan belum selaras dengan seperti apa yang digulirkan pemerintah pusat. Kini, masalah perizinan yang menjadi ujung tombak adalah para bupati dan walikota,” kata Sabar Tambunan, sekretaris DPD REI Kalimantan Barat, di Yogyakarta, baru-baru ini.

Sementara itu, Frans Cung, ketua DPD Kalimantan Tengah menuturkan, bahwa realitas di lapangan masih banyak pekerjaan rumah yang dihadapi para pengembang. Dia mencontohkan masalah infrastruktur penunjang seperti listrik dan masalah tata ruang.

Sinergisitas di kalangan para pemangku kepentingan memang harus terus dikuatkan. Kesemua itu untuk mewujudkan pencapaian target sejuta rumah per tahun yang hingga kini masih banyak tantangan. Salah satu sinergisitas utama adalah terkait pengadaan lahan. Disinilah peran pemda amat penting mengingat panglima di lapangan adalah para pemimpin daerah.

Sepanjang 2016, persisnya hingga Oktober 2016, total rumah yang terbangun, kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, baru mencapai 415.000 unit. Artinya, sekitar 41% dari target pembangunan sejutar rumah.

Capaian 415 ribu unit rumah tersebut terdiri atas pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 316 ribu rumah dan untuk non-MBR. Berdasarkan data yang ada, pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Satu Juta rumah terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Pemerintah mengaku optimistis target satu juta rumah pada 2016 dapat diwujudkan. Kita lihat saja.

Investor Daily

Edo Rusyanto/EDO

Investor Daily

beritasatu.com