Pengembang Hentikan Proyek Rusun Sejahtera

Big Banner

Beberapa pengembang menghentikan pembangunan rumah sejahtera susun di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menyusul belum adanya aturan yang jelas dari pemerintah mengenai pemberian insentif.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Setyo Maharso mengatakan pengembang menolak membangun rumah sejahtera susun dengan harga Rp144 juta karena dinilai tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan saat membangun.

“Pengembang mengharapkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah susun dengan harga Rp180 juta, bukan Rp144 juta. Karena aturannya belum jelas, beberapa pengembang menghentikan pembangunan,” katanya, hari ini.

Sebelumnya pemerintah membebaskan PPN untuk rumah sejahtera tapak hingga maksimal Rp70 juta per unit dari semula Rp55 juta per unit. Adapun batasan maksimal pembebasan untuk rumah sejahtera susun tetap Rp144 juta.

Artinya, bagi rumah sejahtera tapak dengan harga di atas Rp70 juta per unit akan dikenakan PPN 10% dan PPh final 5%. Demikian halnya dengan rumah susun milik (rusunami) dengan harga di atas Rp144 juta per unit, pembebasan PPN dan PPh final 1% tidak berlaku.

Kebijakan yang mulai berlaku efektif sejak 28 Februari 2011 tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK/03/2011 tentang Batasan Rumah Sejahtera dan Rumah Sangat Sejahtera yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Selain itu, juga ditetapkan batasan luas bangunan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang mendapat fasilitas pembebasan PPN yaitu maksimal 36 m2.

Ketika dikonfirmasi hal tersebut, Menteri Perumahan Rakyar Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan rumah sejahtera susun hingga saat ini tetap berjalan di beberapa wilayah Jabodetabek.

“Kami kira pembangunan rumah sejahtera susun tetap berjalan, kemarin kami menghadiri topping off di Tangerang. Sebelumnya juga ada topping off. Hanya sekarang pengembang membangun dengan pola mix, yaitu ada yang luasnya 36 m2 dan 27 m2 sehingga harganya bervariasi,” kata Suharso.

Menurut dia, pada saat pertama launching pengembang menyatakan rumah sejahtera susun tersebut seharga Rp144 juta, tetapi begitu banyak peminat, pengembang kemudian menaikkan harga tersebut. “Melihat dari situ sebenarnya jika pengembang mau membangun pasti ada pembelinya,” imbuhnya.

Salah satu yang menjadi masalah saat ini, lanjut Suharso, yaitu bagaimana memenuhi keinginan pemerintah DKI agar rumah sejahtera susun dapat dibangun di tengah kota, tetapi tidak mengganggu pelayanan publik yang sudah tersedia sebelumnya.

Dia menuturkan agar tidak menggangu pelayanan publik yang sudah ada yaitu seperti tersedianya tempat parkir agar mobil tidak ditaruh di pinggir jalan atau tersedianya lift barang.

“Kalau semua dipenuhi pasti pemerintah DKI memberikan ijin. Ini kembali pada penghuni, biaya penyediaan fasilitas itu dapat terpisah optional sehingga investasinya tidak disatukan,” tuturnya.

Terkait dengan aturan intensif, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo pernah mengatakan fasilitas pembebasan PPN untuk rumah susun akan diatur terpisah melalui peraturan pemerintah (PP), bukan berdasarkan Permenkeu No 31/PMK.03/2011.

Menurut dia Permenkeu yang diterbitkan tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 14/2010 tentang Pengadaan Perumahan melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (*/Bisnis)

ciputraentrepreneurship.com