Pemerintah Turunkan Pajak Penghasilan Penjualan Tanah dan Bangunan

Big Banner

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan kebijakan baru terkait pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan tanah dan bangunan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016.

Kebijakan tersebut diundangkan pada 8 Agustus 2016 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 9 September 2016. Besarnya PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam PP tersebut adalah turun dari semula sebesar 5 persen menjadi 2,5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BACA JUGA : Belum Menikah, Lebih Baik Beli Rumah atau Tanah Kavling?

Adapun rincian dari PP Nomor 34 Tahun 2016 tentang penurunan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Bangunan, antara lain:

  1.  Untuk tanah atau bangunan selain Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana, PPh finalnya adalah 2,5 persen dari nilai transaksi (jumlah bruto).
  2. Untuk tanah atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana, PPh finalnya sebesar 1 persen dari nilai transaksi (jumlah bruto).
  3. Untuk tanah atau bangunan kepada pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau kepala daerah, maka PPh finalnya adalah 0 persen atau tidak dikenakan PPh.

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me