Tidak Ideal, Peraturan Hunian Berimbang Digugat

Big Banner

Presiden Joko Widodo telah menetapkan PP No. 14 tahun 2016 pada akhir Mei Lalu. Peraturan yang kini sudah diberlakukan dan berkaitan dengan pola hunian berimbang, 1:2:3. Peraturan yang menjadi penjabaran dari UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Aturan tersebut wajib dilaksanakan dan tidak bisa ditawar lagi, bila tak ingin terkena sanksi.

Pemerintah meyakini bahwa pola 1:2:3 untuk hunian berimbang merupakan langkah efektif meminimalisir kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Pola yang diharapkan bisa mendorong pembangunan, pemerataan, dan kesejahteraan di Indonesia.

Namun, hal berbeda justru diutarakan oleh sejumlah pihak yang keberatan. Satu di antaranya ialah The House Urban Development (HUD) Institute yang akan mengajukan gugatan materi pada peraturan hunian berimbang dari pemerintah. HUD Institute menilai bahwa aturan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri (Permen) No. 10 Tahun 2012 yang telah diperbaharui menjadi Permen No. 7 Tahun 2013.

BACA JUGA : Cara Tepat Memilih Kantor untuk Bisnis Startup

“Di dalam gugatan kami nanti ada poin-poin yang kami gugat, solusi dan bagaimana implementasinya,” kata Zulfi Syarif Koto, Presiden HUD Institute.

Pola 1:2:3 pada hunian berimbang mengharuskan pengembang untuk membangun 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana, bila hendak membangun 1 rumah mewah. Pembangunan tersebut dilakukan dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Hal ini dinilai menyulitkan untuk diterapkan. Untuk itu dilakukan gugatan dan mencoba memberikan solusi yang lebih efektif tentang idealnya pembangunan hunian berimbang.

“Idealnya, pertama harus perhatikan maunya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), jangan maunya pemerintah saja. Lihat juga psikologi MBR di lapangan, kebutuhan mereka terhadap hunian seperti apa,” terangnya.

Kedua, tambah Zulfi, pemerintah juga harus memperhatikan fenomena yang dihadapi pengembang saat ini, seperti masalah ketersediaan lahan, harga, dan sebagainya. Poin ketiga ialah memahami kondisi Pemerintah Daerah (Pemda).

Aturan hunian berimbang memang ditujukan untuk MBR di setiap daerah. Jadi, kurang ideal rasanya bila peraturan tersebut tidak berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di tiap daerah. Zulfi juga menjelaskan bahwa peraturan tersebut dibuat tanpa melibatkan pengembang, Pemda, dan pihak terkait lainnya. Akibatnya, aturan jadi tumpang tindih saat ini.

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me