Demi Sederhanakan Proses, Pengembang Bisa Langsung Serahkan Fasum dan Fasos ke Pemkot

Big Banner
Fasilitas mini “waterpark” di Apartemen ARA Center, Gading Serpong, Tangerang, ini menjadi salah satu bukti bahwa fasilitasnya tak kalah lengkap dengan apartemen mahal. Foto: Rumah123/iStock

   

Fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) lazim dibangun pengembang yang membangun hunian komersial. Malah hukumnya wajib. Akan tetapi, penyerahan fasum dan fasos di DKI Jakarta dikabarkan sering terhambat verifikasi.

Untuk mempermudah proses penyerahan, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengizinkan pengembang langsung menyerahkan fasum dan fasos ke pemerintah kota (pemkot).

“Fasum dan fasos nanti langsung diserahkan ke wilayah wali kota. Kami hanya memonitor kebijakan-kebijakannya saja. Kamis (20/10/2016) atau Jumat (21/10/2016) SK-nya sudah ditandatangani,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (18/10), seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Mulai 22 Oktober, Lewati Tol Ini Bawa Duit Lebih, Ya! 

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Realestat Indoneisa (DPD REI) DKI Jakarta, Amran Nukman, menanggapi dan mengapresiasi kemudahan yang diberikan pemerintah tersebut.

Menurutnya, dengan menyerahkan fasum dan fasos langsung kepada pemkot akan memangkas proses atau tahapan, sehingga menjadi ringkas.

Sebelumnya, terkait regulasi fasum dan fasos, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Baca juga: Sinar Mas Land Targetkan Penjualan Rp400 Miliar dari Expo di Central Park

Pengembang wajib membangun jalan, saluran air limbah, saluran air hujan, tempat pembuangan sampah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat ibadah, tempat olahraga, dan taman. Kewajiban lainnya yakni jaringan air bersih, gas, transportasi, dan penerangan jalan.

Kewajiban pengembang terkait fasos dan fasum juga diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri Nomor 1/1981 dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 540/1990.

Pengembang wajib menyerahkan sekitar 20 persen dari total penguasaan lahan di atas 5.000 meter persegi untuk fasos dan fasum.

rumah123.com