Konsumen Properti Diperkirakan Menanggung 20% Biaya Pungutan Liar

Big Banner

“Tidak ada pengembang yang mau rugi, makanya biaya pungutan liar (pungli) di sektor properti dibebankan kepada konsumen. Ini bukan hanya di properti komersial, melainkan juga pada properti sekelas rumah FLPP yang disubsidi,” ujarnya dalam diskusi Menilik Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII, Apakah Mampu Mendorong Program 1 Juta Rumah? yang diselenggarakan Forwapera, di Sentul City, Bogor, Sabtu (22/10).

Dia mengatakan pungli di sektor properti sudah sangat mencemaskan pengembang. “Bagi pengembang kalau memang masih ada profit margin ya meskipun pungli tetap dibayar. Ya kalau enggak ada (bayar) waktunya bisa lama sampai 1 tahunan baru mendapatkan izin, idealnya itu perlu waktu 3 bulan atau 4 bulan. Bahkan ada lurah yang melakukan pungli dengan menghitung jumlah rumah yang akan dibangun. Setiap rumah dikenakan biaya, ini sangat mencemaskan,” katanya.

Persoalan pungli, kata Eddy, juga menghambat pengembang untuk merealisasikan pembangunan perumahan di suatu daerah dengan cepat, padahal pemerintah menggencarkan program 1 juta rumah. Banyaknya pungli izin pembangunan perumahan tersebut, Eddy berharap pemerintah segera memberantas mafia-mafia pungli tersebut, dimana akan dibentuknya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) oleh Kementerian ATR/BPN.

“‎Adanya Saber Pungli ini pastinya mengurangi biaya perizinan, masalah mengurangi harga rumah itu dari bagaimana dari pengembangnya. Tapi dia (pengembang) mendapatkan kelebihan dana, itu bisa menurunkan harga rumah atau meningkatkan kualitasnya bangunannya,” harap Eddy.

 

Beberapa perizinan yang mesti dikantongi pengembang:

1. Izin lingkungan setempat: Izin ini terkait juga dengan UU Gangguan yang dikeluarkan oleh pemda setempat. Menurut Agung, izin ini terpaksa masih diberlakukan. Meski begitu, ia optimistis masih ada mekanisme lain untuk meringankannya.

2. Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR): Keterangan ini dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

3. Izin pemanfaatan lahan atau izin pengeringan lahan: Izin ini terutama diberlakukan jika ada pengembang yang memakai lahan sawah untuk dikonversi menjadi perumahan. Izin ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

4. Izin prinsip: Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

5. Izin lokasi: Izin ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

6. Izin dari Badan Lingkungan Hidup atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal): Izin dari BLH merupakan pengganti Amdal. Jika lokasi yang digunakan cakupannya kecil, cukup mengurus izin Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL-UKL).

7. Izin dampak lalu lintas: Izin ini dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Jika perumahan mau dihubungkan dengan jalan arteri, pengembang harus memiliki izin ini.

8. Pengesahan site plan: Hasil perencanaan lahan (site plan) berfungsi untuk mengetahui pengaturan ruang yang akan digunakan saat perumahan dibangun. Izin ini diterbitkan oleh dinas pemerintah daerah setempat di bawah Kementerian PU-Pera. (DHP/EKA)

 

jktproperty.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me