Paket Kebijakan Ekonomi XIII Tingkatkan Optimisme Pengembang

Big Banner

Jakarta, mpi-update. Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang dirilis Pemerintah beberapa waktu lalu meningkatkan optimisme stakeholder properti di Tanah Air. Pasalnya, beberapa kebijakan yang dibuat, memberi kemudahan di sisi perizinan yang kerap menguras waktu dan biaya. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Oni Febriarto Rahardjo mengatakan, dengan Paket Kebijakan Ekonomi XIII, diharapkan pengembang rumah akan terpacu meningkatkan produksinya.

Menurut Oni, salah satu kendala program sejuta rumah adalah terbatasnya sisi supply, sedangkan sisi permintaan (demand ) justru terus bertambah. Kondisi demikian membuat backlog semakin melebar. Oni menyebutkan, tiga hal pokok menjadi kendala dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), yakni efisiensi, belum teridentifikasi secara pasti kebutuhan rumah di setiap wilayah provinsi/ kota/ kabupaten, serta akses pendanaan.

Oni berharap turunnya biaya perizinan sampai 70% dapat memangkas harga rumah menjadi lebih terjangkau. Harus diingat, kontribusi sektor perumahan di Indonesia terhadap PDB masih rendah, baru 2,86%, dibandingkan Thailand dan Malaysia yang masing-masing sudah 8% dan 20%.

“Keberpihakan pemerintah terhadap MBR sudah sangat luar biasa melalui Paket Kebijakan Ekonomi XIII, penyederhanaan izin, serta penghilangan biaya. Seharusnya hal itu dapat menjadi solusi persoalan penyediaan rumah,” kata Oni dalam acara Media Gathering dan Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) “Menelisik Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII, Apakah Mampu Mendorong Program Sejuta Rumah?” di Sentul, Bogor, Sabtu (22/10).

Sementara itu, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Heri Purwanto, menjelaskan, semangat Paket Kebijakan Ekonomi XIII adalah memangkas perizinan, yakni dari 33 menjadi 11 tahapan. Lalu, dari sisi waktu dipangkas dari 769 hingga 981 hari menjadi 44 hari. “Dari segi biaya akan terpangkas sekitar 70%,” papar Eko seraya mengatakan saat ini rancangan peraturan pemerintah (RPP) tersebut sudah ada di Sekretariat Negara (Sekneg) dan pemerintah diharapkan dapat menerbitkan PP itu dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Djoko Slamet Utomo mengatalan perlu juga diperhatikan aspek lain seperti ketersediaan lahan dan pembiayaan. “Saat ini, izin untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah komersial sama sulitnya,” kata Djoko.

Sedangkan Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo mengatakan, “Kami menunggu peraturan pemerintah soal pemangkasan perizinan pembangunan perumahan. Kebijakan itu akan berdampak pada waktu dan biaya pengurusan perizinan.” Menurut Eddy, kebijakan pemerintah seperti diamanatkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIII belum bisa dilaksanakan di lapangan. Untuk memuluskan pelaksanaan perlu PP.

Lewat PP yang akan diterbitkan diharapkan segera terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terlebih, dalam pembangunan rumah bagi MBRmelalui kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Karena selama ini fakta di lapangan masih banyak kendala soal perizinan. Lalu, ada masalah juga dipasokan listrik,” kata Eddy. YS

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me