UU Tapera, Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Perumahan Rakyat

Big Banner

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun, menyatakan, kehadiran Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) berguna demi menjamin integrasi jaminan sosial bagi rakyat Indonesia. Sekaligus mengembalikan eksistensi negara dengan sistem kegotongroyongan.

Melihat kondisi riil di lapangan, lanjut dia, setiap tahun Indonesia membutuhkan perumahan yang besar. Karenanya, kata Misbakhun, negara harus berperan, dan pada titik itulah pentingnya UU Tapera.

“UU Tapera menjadi pertarungan gagasan antara orang yang setuju negara memperkuat perannya dengan yang tidak menyetujuinya. Prinsip UU Tapera adalah gotong royong sebagaimana peran negara untuk merumahkan rakyatnya,” ujar Misbakhun, Kamis (27/10).

Sejauh ini, berdasar data Pemerintah, ada kekurangan (backlog) 15 juta unit rumah‎. Dimana setiap tahun dibutuhkan lebih dari 800.000 hingga 900.000 unit rumah baru.

“Sayangnya, yang bisa bisa dipenuhi sampai saat ini hanya 300.000 unit per tahun. Sisanya kemana? Ya di situlah peran negara lewat Tapera,” ujarnya.

Karena itulah, politiskus Golkar itu melanjutkan, sistemnya harus dibangun. Dia juga memastikan UU itu memastikan ‎bahwa skema pungutan yang ada tidak memberatkan pangusaha. Hal itu nantinya akan diatur secara teknis melalui Peraturan Pemerintah.

Misbakhun pun membandingkan negara lain, seperti Tiongkok dan Singapura, yang dengan harga tanah tinggi dengan pungutan 35 persen, sudah lama mempunyai UU Tapera sendiri.

“Kalau skema tabungan ini berjalan maka akan dapat mengatasi backlog perumahan yang ada, dan tentunya implementasinya nanti juga akan mempunyai peluang mendorong dunia usaha,” kata dia.

“Hari ini Peraturan Pemerintah sudah dalam tahapan penyelesaian dan nama-nama komite Tapera sudah di presiden, tentunya kita harapkan bisa segera terselesaikan,” katanya.

 

Markus Junianto Sihaloho/FER

BeritaSatu.com

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me