IAP Minta Pemerintah Berikan Perhatian Terkait Konflik Tata Ruang

Big Banner

Jakarta – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap permasalahan tata ruang di tanah air agar konflik mengenai tata ruang tidak berkepanjangan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Ketua Umum IAP periode 2013-2016, Bernardus Djojoputro, mengatakan, konflik mengenai tata ruang semakin banyak terjadi belakangan ini. Hal itu, kata dia, disebabkan oleh kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif.

“Konflik tata ruang antar-sektor yang berkepanjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan infrastruktur. Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang meliputi 250 proyek nasional dan 30 proyek prioritas juga mengalami kendala aspek aturan tata ruang,” ujar Bernardus dalam Kongres Nasional Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) di Jakarta, Kamis (3/11).

Menurut Bernardus, Indonesia pada faktanya masih tersandera oleh tumpang-tindih pengaturan lahan serta masih terfokusnya penerjemahan ruang pada daratan. Hal ini, lanjut dia, menyebabkan adanya kekosongan aturan, norma, hingga petunjuk pelaksanaan terhadap dimensi ruang tanah, bawah tanah, laut, bawah laut, udara, hingga ruang budaya.

“Pemerintah, harus mempertegas komitmennya dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan, mengingat hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah nyata berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan,” kata dia.

Belum adanya komitmen dari pemerintah, kata Bernardus, menimbulkan berbagai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah kota akibat pengaturan Rencana Tata Ruang tidak melalui bottom up planning yang komprehensif. Sebagai contoh, kata dia, kasus reklamasi teluk Jakarta dan kasus penggusuran masyarakat di kawasan bahari Penjaringan.

“Kita belum melihat bagaimana pemerintah secara eksplisit memasukkan agenda carrying capasity, pengentasan kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air bersih kepada masyarakat, maupun penyediaan perumahan rakyat,” tambah Bernadus.

Berdasarkan itu, lanjut dia, IAP sebagai satu-satunya organisasi profesi bidang perencanaan wilayah dan kota di Indonesia merasa terpanggil untuk berkontribusi memberi masukan kepada pemerintah guna memenuhi tuntutan pembangunan nasional, disamping perkembangan agenda dan komitmen pembangunan global.

Feriawan Hidayat/FER

BeritaSatu.com

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me