Terkait Perda Bangunan Gedung, “Reward and Punishment” Bakal Diterapkan

Big Banner

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengelolaan dan pengawasan gedung merupakan kewajiban tiap daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU BG) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005.

Pada kenyataannya, meski sudah diatur demikian, masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki peraturan tentang bangunan gedung. 

Tiga belas tahun sejak UU BG diundangkan, hingga saat ini baru 424 dari 509 kabupaten/kota yang sudah memiliki perda bangunan gedung atau sebanyak 83,3 persen.

Ini artinya masih ada sekitar 16,7 persen kabupaten/kota yang belum memiliki perda bangunan gedung.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun mendesak pemerintah daerah (pemda) yang belum memiliki perda bangunan gedung untuk segera membuatnya.

“Kalau perdanya enggak jadi ya program dukungan pemerintah pusat akan kami batasi, atau kami tak akan mendukung pembangunan gedung di kabupaten/kota tersebut,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Sri menambahkan, pihaknya akan menerapkan reward and punishment bagi pemda yang benar-benar bertanggung jawab dalam implementasi perda bangunan gedung lainnya.

Pemda mesti membuat model perda yang mengikuti persyaratan teknis di daerah karena setiap kontur tanah dan lingkungan tiap daerah bisa berbeda.

Hal itu menjadi tambahan penting lantaran tahun ini merupakan tahun terakhir pendampingan Kementerian PUPR dalam penyusunan rancangan perda bangunan gedung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Mulai 2017, Direktorat Bina Penataan Bangunan akan lebih fokus pada pendampingan implementasi perda bangunan gedung bagi kabupaten/kota yang telah memiliki perda tersebut,” pungkas Sri.

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me