Konsep Holding Perumahan Perlu Diperjelas

Big Banner

 

Jakarta – Pengamat perumahan Institut Teknologi Bandung (ITB), Mohammad Jehansyah Siregar, mengatakan, perlunya pemerintah memperjelas konsep holding perumahan. Lewat konsep dan petunjuk teknis yang jelas akan mampu mencapai target yang diingin dicapai.

“Harus segera diperjelas konsepnya, juklaknya juga. Agar lebih jelas arahnya,” kata Jehansyah kepada Investor Daily, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan, kehadiran holding perumahan yang dipimpin Perumnas diharapkan mampu mewujudkan pengurangan backlog perumahan. Salah satunya, kata dia, lewat pengembangan rumah umum (public housing). “Hal itu itu mesti dijalankan Perumnas selaku holding perumahan,” ujar dia.

Selama ini, tambahnya, belum terlihat jelas langkah holding perumahan, apakah sekadar aksi korporasi atau sudah dipadukan dengan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Peraturannya harus segera diterbitkan agar Holding ini dapat segera melaksanakan tugasnya dalam membangun rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR),” kata Jehansyah.

Menurut dia, apabila ingin sasaran holding perumahan tercapai untuk membangun rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah maka harus lepas dari aksi-aksi korporasi.

“Kalau bicara aksi korporasi maka larinya kepada capaian sinergi dan efisiensi,” kata Jehansyah.

Jehansyah mengatakan, di dalam holding seharusnya negara lebih tampil dalam rangka membangun rumah bagi rakyat demi tercapainya program satu juta rumah serta mengatasi kekurangan kebutuhan rumah (backlog).

Dia menjelaskan, sebenarnya hadirnya PP Nomor 83 Tahun 2015 telah mengatur secara jelas tugas, pokok, dan fungsi Perum Perumnas dalam penyediaan rumah bagi MBR bahkan lebih jelas dibandingkan peraturan sebelumnya.

Namun hal ini belum cukup apabila pemerintah ingin memasukan juga holding BUMN perumahan agar terlibat dalam program sejuta rumah.

Melalui PP, Perumnas seharusnya dapat terlibat sebagai lead di dalam holding tersebut, serta fungsinya dapat ditingkatkan lagi sebagai National Housing Development seperti dipakai di sejumlah negara, jelas Jehansyah.

Kementerian PUPR seharusnya lebih tampil untuk memperkuat kehadiran holding perumahan tujuannya untuk mengamankan penyediaan rumah bagi MBR agar target satu juta tercapai minimal 70%.

Menurut Jehansyah, sangat tidak mungkin target satu juta rumah bagi MBR itu diserahkan kepada pengembang swasta sepenuhnya karena sebagai perusahaan tentu tujuannya komersial.

Investor Daily

Edo Rusyanto/EDO

Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me