Sejumlah DPD Minta Munas Apersi Diulang

Big Banner

Jakarta – Musyawarah Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Munas Apersi) ke-V tahun 2016, ternyata masih menyisakan kebuntuan.

Pasalnya, sekitar 12 dewan pengurus daerah (DPD) memprotes pelaksanaan Munas karena dianggap banyak melanggar AD/ART organisasi sehingga memutuskan keluar ruang sidang (walk out) saat agenda laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2013-2016. Bahkan, sejumlah DPD telah menyuarakan untuk meminta dilakukannya Munas ulang.

Ketua DPD Apersi Sulawesi Selatan (Sulsel), Yunus Genda, mengatakan, kondisi kebuntuan ini dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya Munas. Hal ini, kata dia, dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan.

“Selama berlangsungnya Munas, terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan sidang dan pelaksana Munas. Karenanya, kami menyatakan adalah pelaksanaan Munas ke-V tahun 2016 adalah tidak sah,” kata Yunus Genda, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/12).

Berdasarkan AD/ART, lanjut dia, kondisi seperti ini sudah selayaknya membuat Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Apersi untuk turun tangan, dan dapat menggelar Munaslub untuk menyelamat kondisi organisasi.

“Untuk itu, kami berharap agar kebuntuan ini tidak belanjut dan paling lama Munas ulang akan dilakukan pada Juli 2017. Hal tersebut, sesuai dengan AD/ART yang menyatakan Munas dapat dilakukan paling lama 6 bulan dari sekarang,” kata Yunus.

Rekomendasi DPO

Kebuntuan yang melanda Apersi, langsung direspon serius oleh Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Apersi, Fuad Zakaria. Menurutnya, kejadian ini sangat disayangkan, dan menjadi tugas DPO untuk menyelesaikan.

“Kondisi ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman dari anggota terkait regulasi. Selain itu, kepengurusan organisasi saat ini kurang berjalan dan bersifat tertutup,” kata Fuad.

Menurutnya, kebuntuan yang terjadi saat ini disinyalir akibat dari “permainan” dari segelintir orang. Dari awal Munas, kata Fuad, pihaknya sudah melihat ada keganjilan karena ada salah satu calon yang sebenarnya tidak bisa ikut pemilihan bisa diterima oleh panitia penjaringan atau oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi.

“Calon ini masih kena hukuman dan dicabut haknya dari kepengurusan dan seharusnya dimaafkan dulu baru bisa maju jadi calon ketua umum. Ini ada aturannya dalam AD/ART,” jelasnya.

Selain itu, kata Fuad, ada kesalahan dalam proses munas, pimpinan sidang itu seharusnya ada 5 namun saat mau pemilihan tinggal dua orang. Fuad menjelaskan, hal tersebut tidak sah dan kesalahan dalam proses Munas. Sayangnya, kata dia, Munas dan pemilihan terus berjalan, padahal prosesnya tidak benar.

“Komunikasi antara peserta munas dan pimpinan sidang juga tidak berjalan dalam menyampaikan aspirasi. Komunikasi yang terjadi monolog antara peserta dan pimpinan sidang, makanya sebagian DPD memilih untuk walkout,” tambah Fuad.

Saat ini, lanjut dia, sedikitnya sudah 8 DPD Apersi yang meminta dilakukan Munas ulang. “Rencananya, DPO akan terus berkoordinasi dan mengakomodir berbagai masukan yang ada, sehingga dapat diambil rekomendasi untuk kiranya dapat dilakukan Munas ulang,” tambah Fuad.

Feriawan Hidayat/FER

BeritaSatu.com

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me