Rumah Layak Huni Komponen Esensial Kebahagiaan

Big Banner

 

JAKARTA – Rumah layak huni menjadi komponen esensial kebahagian warga kota. Rumah menjadi tempat awal pembentukan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkarakter.

“Perumahan ini adalah salah satu komponen esensial agar warga bahagia,” kata Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam publikasi di Jakarta, Sabtu (7/1).

Pernyataan dia dilontarkan dalam diskusi “Mengatasi Besarnya Kekurangan Hunian” di Jakarta, Kamis (5/1). Diskusi menghadirkan pembicara lainnya yakni Jehansyah Siregar (pengamat dari ITB), Koesnindar (pencetus MHT Plus dan Kampung Deret), dan Adhamaski Pangeran (Wakil Ketua IAP DKI Jakarta).

Dia melihat persoalan hunian cukup penting. Berdasarkan data yang dihimpun tim Anies-Sandi, saat ini di Jakarta ada sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi kedua dengan backlog perumahan terbesar di Indonesia, merujuk riset Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014.

Kondisi itu dipicu oleh kenaikan harga lahan di Jakarta yang sangat tinggi, yakni mencapai 16% per tahun, sementara upah riil pekerja tumbuh di bawah 10%. Akibatnya harga rumah di Jakarta tidak lagi terjangkau, sehingga kelas menengah bawah harus pasrah tinggal di pinggiran Jakarta.

“Kita menyaksikan disini ada persoalan supply and demand yang harus diselesaikan secara struktural. Efeknya mobilitas warga yang bekerja di Jakarta namun tinggal di sub-urban tanpa ada solusi transportasi jelas menjadi masalah sendiri. Mereka banyak menghabiskan waktu di jalanan,”ungkap Anies.

Dia ingin biaya transportasi warga yang sekarang mencapai 30% dari pendapatan keluarga menengah bawah, harus bisa ditekan menjadi maksimum 15%. Caranya dengan melakukan re-routing angkutan umum supaya melayani permukiman seluruh warga, atau ditambah dengan rute-rute baru.

Menurut dia isu besar permukiman di Jakarta ada pada dua hal, yakni penataan dan penyediaan.

Sementara itu, Jehansyah Siregar mengatakan, dibutuhkan peran serta berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan hunian di kota besar seperti Jakarta.

“Salah satu solusinya adalah bank tanah. Spekulasi tanah harus dikendalikan, dan dibentuk lembaga perumahan untuk menjamin ketersediaan lahan dan menjadi pengendali harga,” kata dia, dalam diskusi tersebut.

Namun, tambahnya, butuh peran signifikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki Badan Perencana Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk merealisasikan lembaga Bank Tanah tersebut.

Edo Rusyanto/EDO

BeritaSatu.com

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me