Belum Terbitnya UU Pengadaan Tanah Ganjal Pembangunan Rumah Murah

Big Banner

Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang hingga kini masih belum disahkan DPR RI dinilai dapat mempercepat program pembangunan rumah untuk masyarakat karena menjamin kepastian pengadaan lahan.

Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maruhum Batubara mengatakan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan pengadaan lahan.

Walaupun demikian, sambungnya, pemerintah daerahlah yang akan menjadi pihak penyedia tanah tersebut.

“Kepastian waktu merupakan faktor penting bagi kelancaran proses pengadaaan tanah. Jadi, dibutuhkan aturan yang memuat secara jelas kerangka dan batasan waktu tiap tahapan dalam proses pengadaaan tanaah,” ujar Maruhum kepada Bisnis di Jakarta, hari ini.

Dia mengungkapkan dengan belum diterbitkannya RUU Pengadaan Tanah tersebut, akan menyebabkan terhambatnya percepatan pembangunan rumah murah di Indonesia.

Walaupun, sambung Maruhum,  DPR RI telah mengesahkan  UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada awal tahun ini serta UU No.20/2011 tentang  Rumah Susun yang disahkan pada Oktober.

Menurutnya, tidak hanya bagi pemerintah melainkan juga kalangan pengembang sangat berkepentingan dengan kepastian lahan terkait dengan pembangunan proyek perumahan.

Maruhum menuturkan pembangunan permukiman juga salah satu bagian dari kegiatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (*/Bisnis)

ciputraentrepreneurship.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me