The HUD Institute Rumuskan 12 Rekomendasi Program Perumahan Rakyat

Big Banner

Menjelang tiga tahun usia Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (JKW-JK) dengan Nawacita-nya, dan dua tahun Program Sejuta Rumah (PSR) The HUD Institute menggelar kegiatan tasyakuran HUT ke-6 The HUD Institute, di Jakarta, Selasa (17/1). Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai stakeholder perumahan rakyat tersebut menggelar dialog dan diskusi menyampaikan berbagai isu-isu penting dan strategis kepada Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk segera ditindaklanjuti.

”Kami paham, masih banyak kendala di lapangan. Karena itu, The HUD Institute memberikan berbagai pandangan dan aspirasi yang kami rekam dalam perjalanan dua tahun pelaksanaan PSR, baik dari aspek kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya,” papar Zulfi Syarif Koto, Ketua Dewan Pengurus The HUD Institute.

The HUD Institute tetap konsisten mengambil sikap dan langkah organisasi mendukung kebijakan program strategis nasional tersebut. Kebijakan pemerintah menggerakkan PSR, lanjut Zulfi, jelas membutuhkan terobosan dan pembobotan dalam kebijakan, strategis dan program (jakstagram) perumahan rakyat.

Terobosan dan pembobotan itu dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kebijakan dan atau pelaksanaan program/kegiatan di lapangan. Misalnya kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda), kesenjangan antara pengembang besar dengan pengembang kecil, antara Masyarakat Berpenghasilan Atas & Masyarakat Berpenghasilan Menengah dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah & Masyarakat Miskin.

Muhammad Joni, Sekretaris The HUD Institute menambahkan dalam hal percepatan PSR, saat ini terjadi ketimpangan. Skim pembiayaan yang ada lebih menyentuh kelompok sasaran MBR formal dan pendapatan tetap (fixed income).

“Pembangunan perumahan swadaya juga bagian dari kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) memberikan kemudahan dan/atau bantuan. Rumah swadaya yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri ataupun berkelompok, namun bukan mustahil mengembangkan mekanisme perumahan swadaya secara formal, terukur dan akuntabel,” usulnya.

Menurut data, rumah swadaya itu porsi yang terbesar, yakni mencapai lebih 70-an persen jumlah rumah di Indonesia. Namun, kondisi rumah swadaya yang sudah ditempati bertahun-tahun, banyak yang berada pada kawasan kumuh, tidak tertata dan masuk kualifikasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Disarankan, Permen PUPR No.13/2016 tentang BSPS mesti dievaluasi dan dikembangkan agar efektif gerakkan keswadayaan MBR dan partisipasi swasta ala creating shared value (CSV) untuk rumah MBR yang saat ini tengah digagas tim dari The HUD Institute.

“Pembangunan rumah swadaya sejatinya tidak hanya memberi bantuan stimulant, tetapi juga skim pembiayaan dan penjaminan rumah swadaya. Malah bantuan untuk rumah swadaya semestinya idemditto dengan intervensi untuk rumah umum bagi MBR,” cetus M. Joni.

Hasilkan 12 rekomendasi

The HUD Institute juga merumuskan berbagai isu-isu penting dan strategis sebagai rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan hal-hal berikut ini:

1. Untuk menekan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) pada proses perizinan di 600-an Kabupaten/Kota se Indonesia, maka perlu mendorong agar PP 64/2016 segera disosialisasikan dan advokasi ke daerah dengan membentuk tim terpadu tingkat nasional maupun daerah.

2. Mendorong agar PP Bank Tanah segera diterbitkan, dengan membuat Kebijakan Penyediaan/Pengadaan Tanah berbasis Tata Ruang bagi Perumahan MBR & Masyarakat Miskin yang berkeadilan. Dalam hal ini mendorong untuk segera terbentuknya bank tanah (land banking), termasuk regulasi tentang reklamasi.

3. Meminta pemerintah menyiapkan skim-skim pembiayaan perumahan rakyat yang murah dan berjangka panjang bagi MBR & Masyarakat miskin, khususnya bagi Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas, terutama MBR PTT/Non Bankable & Masyarakat Miskin, dengan mengkaji dan membuat skim KPR-MBK (Kredit Penghunian Rumah – Mikro Berbasis Komunitas/ Tabungan).

4. Perlunya membuat kebijakan tentang Penerapan Hunian Berimbang di daerah dan hendaknya dilakukan secara arif dan bijaksana. Perlu didorong agar Pemerintah pusat cukup membuat pedoman umum atau petunjuk pelaksanaan nya saja. Namun Pemdalah yang akan diberi kewenangan untuk mengaturnya dalam bentuk regulasi daerah (Perda/Pergub/Perwali/Perbup) sesuai dengan kondisi daerah nya masing-masing.

5. Melakukan evaluasi dan revisi terhadap berberapa kebijakan pelaksanaan pasal 54 ayat (3) UU PKP mengenai Bantuan dan Kemudahan, khususnya bantuan PSU bagi rumah MBR dan Masyarakat Miskin.

6. Mendorong pemerintah segera menerbitkan PP Penyelenggaraan dan PP Pembinaan Rumah Susun sebagai amanah dari UU no 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.

7. Melakukan evaluasi dan revisi kebijakan pembiayaan perumahan dari APBN selama ini, seperti FLPP, BUM , SSB, dll, yang selama tahun 2016 masih adanya masalah teknis operasional di lapangan.

8. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Revisi Kebijakan tentang Penyediaan Perumahan antara lain: Rusunawa, Rumah Khusus dan Rumah Swadaya/ BSPS yang terkait dengan lokasi, mutu/kualitas bangunan, pemilihan dan penentuan penghuni dan kepenghuniaanya.

9. Segera Membentuk Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota, pendamping kelompok masyarakat maupun di masyarakat sendiri (Paguyuban atau Koperasi).

10. Menindak lanjuti secara konkrit dan operasional MOU Sinerjisitas antara PT BTN dengan 7 BUMN yg digagas Menteri BUMN dalam rangka mensukseskan PSR dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholders PKP/Perumahan Rakyat dan pihak terkait lainnya.

11. Segera mendorong dan meningkatkan peran Pemda dalam rangka penyelenggaraan pembangunan PKP/Perumahan Rakyat di Daerah melalui peningkatan kapasitas Pokja PKP yang telah di bentuk di 34 Provinsi dan 94 PemKab/PemKo di Seluruh Indonesia.

12. Segera membentuk Tim Terpadu tingkat nasional untuk melaksakan Sosialisasi, Koordinasi, Advokasi, dan Monev terhadap PP No 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahan MBR dapat dijalankan oleh daerah.

Pada kesempatan kegiatan tasyakuran The HUD Institute dengan stakeholder perumahan rakyat juga dipaparkan juga tentang Metode Penelitian Konsumen Perumahan Rakyat (MBR dan MBM) Melalui Pendekatan Etnografi yang disampaikan oleh Amelia E Maulana. Phd, penulis buku “Consumer Insights via Ethnography”. YS

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me