Legal Review Bisnis Properti Indonesia 2016 (Bag. 4)

Big Banner

April
Polemik Reklamasi

Majalah Properti Indonesia edisi Januari 2017 menurunkan tulisan Erwin Kallo, dari Property Lawyer Founder dan Managing Partner Erwin Kallo & Co. Berikut disajikan secara berambung:

Salah satu kasus bidang properti yang banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus reklamasi teluk Jakarta. Selain beraroma korupsi, kasus ini juga sarat dengan kepentingan politik. Apalagi setelah ditangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M.

Sanusi dan Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja oleh KPK pada Jumat (01/04) lalu, dalam kasus dugaan suap sebesar Rp 2 Miliar terkait pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah berulang kali menerbitkan peraturan untuk menjamin kelangsungan reklamasi. Terbaru, sejak pertama dilantik pada 19 November 2014, Gubernur DKI Jakarta ‘Ahok’ Basuki Tjahaja Purnama telah merilis sebanyak 4 (empat) izin pelaksanaan reklamasi.

Reklamasi sejatinya adalah suatu keniscayaan sebagaimana dilakukan oleh negara-negara lain seperti misalnya; Belanda, Singapura, dan Uni Emiret Arab. Namun reklamasi di negara-negara tersebut dilakukan oleh negara (pemerintah) yang akan disubkan kepada swasta, sehingga dapat terjamin fungsi-fungsi sosial dengan adanya reklamasi tersebut.

Sebenarnya ada hal yang mendasar di dalam pelaksanaan reklamasi, yaitu kebijakan tentang tata ruang. Argumentasi filosofisnya terdapat dua aliran/konsep tentang tata ruang yaitu use value yaitu konsep tata ruang yang mengatakan, bahwa tata ruang dilakukan sesuai fungsinya tidak dapat dirubah guna menjamin fungsi-fungsi sosial terhadap masyarakat.

Konsep ini dianut oleh negaranegara sosialis, salah satunya adalah Korea Utara. Kedua adalah exchange value, yaitu konsep tata ruang yang mengatakan tata ruang dapat diubah sepanjang menghasilkan nilai tambah dimana nilai tambah tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri.

Menurut kami di kebanyakan negara saat ini sudah jarang menggunakan salah satu konsep tersebut secara ekstrim. Sebagian besar negara mengkombinasikan diantara kedua konsep tersebut. Artinya tata ruang dapat saja dirubah sepanjang ada jaminan hukum atas terlaksananya fungsi-fungsi sosial (kepentingan masyarakat sekitar, lingkungan hidup dan keamanan/pertahanan negara).

Oleh karenanya kami berpendapat reklamasi tersebut haruslah dilakukan oleh pemerintah, agar dapat menjamin dan mengontrol terlaksananya fungsifungsi sosial tersebut.
Versi digital MPI dapat diakses melalui: https://www.getscoop.com/id/majalah/properti-indonesia lebih praktis dan lebih ekonomis.

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me