Legal Review Bisnis Properti Indonesia 2016 (Bag. 1)

Big Banner

Majalah Properti Indonesia edisi Januari 2017 menurunkan tulisan Erwin Kallo, dari Property Lawyer Founder dan Managing Partner Erwin Kallo & Co. Berikut disajikan secara berambung:

Selama tahun 2016 banyak permasalahan hukum di bidang properti (tanah dan bangunan) yang muncul ke publik. Beberapa persoalan dapat terselesaikan, namun tidak sedikit yang masih menggantung penyelesaiannya, alias tidak mendapat solusi secara tuntas.

Sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) properti Indonesia, ada baiknya kita me-review kembali kejadiankejadian tersebut. Tujuannya, untuk mengetahui duduk perkara dan bagaimana tinjuannya dari aspek legal (hukum). Mungkin saja kejadian tersebut kita alami juga, sehingga dapat dijadikan acuan atau setidaknya dapat dijadikan pertimbangan kita dalam mengambil keputusan/kebijakan atas permasalahan kita masing-masing.

Januari
PP Kepemilikan Orang Asing

Pada bulan Januari 2016, pelaku bis nis properti khususnya pengembang yang tergabung dalam asosiasi Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) mendapatkan “kado spesial” dari
Presiden Jokowi Widodo, yang pada 22 Desember 2015 menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing
yang Berkedudukan di Indonesia.

Regulasi yang memudahkan orang asing memiliki (membeli) properti di Indonesia ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh para pengembang. Karena menurut mereka, jika warga negara asing (WNA)
dapat memiliki properti, maka penjualan properti akan meningkat sehingga industri properti dapat memberikan kontribusi pajak ke Negara dan lapangan kerja juga akan meningkat.

Tetapi menurut hemat kami, PP ini hanya sekedar basa-basi guna me menuhi tuntutan para pengembang tersebut, walaupun setelah dibaca para penuntut juga kecewa karena tidak menyelesaikan masalah mereka.

Alasannya, pertama, tidak ada perubahan/ perbedaan yang signifikan dengan peraturan lama (PP No.41 Tahun 1996) masih tetap sama, yaitu WNA dapat memiliki properti di atas tanah berstatus Hak Pakai, bedanya dimana?

Bedanya hanya di jangka waktu Hak Pakai (HP) yaitu 30 tahun + 20 tahun, dan dapat diperbaharui 20 tahun lagi. Kedua, jika yang dimaksud WNA bisa memiliki properti di atas haknya Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Milik (HM), maka yang direvisi adalah UUPA bukan menerbitkan PP.

Ketiga, tidak ada kajian akademis yang komprehesif. Pertanyaan mendasar, apa benar jika WNA diperbolehkan memiliki properti, dan berlakunya MEA, sertamerta akan mendongkrak pasar properti kita? Sebenarnya jika targetnya hanya agar WNA bisa membeli/memiliki Apartemen di Indonesia, solusinya mudah.

Untuk landed house tidak masalah karena bidang tanahnya bisa dipisahkan tersendiri cukup dengan satu kebijakan. Tetapi untuk apartemen (rumah susun) tanah bersama diharuskan menggunakan HP. Sebagian pengembang alergi dengan Hak Pakai karena nilai jualnya kurang dibanding dengan HGB dan bank enggan memberi kredit, padahal HP usianya ditingkatkan 30 tahun dan bankable.

Jadi apa bedanya dengan HGB? Sekarang timbul masalah persepsi publik/pasar, disinilah tugas pemerintah mensosialisasikan HP untuk Rumah Susun. Kami yakin jika terdapat peraturan yang mewajibkan rumah susun memakai tanah HP, maka mau tidak mau tidak ada pilihan bagi konsumen dan pihak bank untuk menerima HP sedangkan yang sudah memiliki HGB harus dikonversi menjadi HP pada saat perpanjangan.
Versi digital MPI dapat diakses melalui: https://www.getscoop.com/id/majalah/properti-indonesia lebih praktis dan lebih ekonomis.

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me