DP Pembelian Rumah Perlu Dilonggarkan

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Pembangunan proyek infrastruktur secara besar-besaran dipercaya akan berdampak positif terhadap sektor properti. Hingga tahun 2020  anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp5.500 triliun. Tapi untuk mempercepat pemulihan sektor properti yang terpuruk tiga terakhir dibutuhkan dukungan penuh pemerintah.

Citra Indah

Salah satunya pelonggaran tentang batasan uang muka atau loan to value (LTV). Saat ini uang muka untuk pembelian rumah pertama sebesar 15%. Batasan ini sebetulnya sudah turun 5 % dari sebelumnya 20% yang berlaku sejak Agustus tahun lalu. Tapi batasan ini dinilai masih memberatkan belum dapat menggairahkan pasar properti.

“Properti sangat berperan untuk menggairahkan sektor riil dengan banyaknya industri turunan yang terkait. Harusnya dana infrastruktur yang besar ini diikuti juga dengan regulasi untuk kemudahan sektor properti, misalnya relaksasi LTV, kalau bisa cukup 5 persen,” ujar M. Sulhan Fauzi, Departemen Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin), kepada housing-estate.com di Jakarta, Jumat (20/1).

Sulhan mengakui saat ini sudah cukup banyak stimulus yang diberikan pemerintah kepada pengembang dan konsumen. Kebutuhan pasar sebenarnya juga cukup tinggi. Karena itu, selain dukungan regulasi perkembangan sektor properti juga ditentukan kreatifitas dan inovasi dari pengembang.

Vivin Harsanto, Head of Advisory JLL Indonesia, menyatakan kondisi pasar properti tahun 2016 baru tahap pemulihan khususnya di pusat-pusat pertumbuhan seperti Jabodetabek. Hingga akhir 2016 tren perbaikan itu cukup terasa.  “Perkembangan ini yang membuat banyak pihak menjadi lebih optimistis di tahun 2017,” ujar Vivin.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me