Tanah untuk Spekulasi Harus Dibedakan dengan Tanah Produksi

Big Banner

JAKARTA, KompasProperti – Pemerintah mengeluarkan wacana akan memberlakukan pajak progresif untuk tanah telantar atau idle.

Baca: Tanah Nganggur akan Dikenai Pajak Progresif

Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk Theresia Rustandi mengaku setuju jika pemerintah ingin membatasi para spekulan tanah.

Namun, menurut dia, tetap harus dibedakan mana tanah spekulasi dan mana tanah yang akan diproduksi oleh pengembang.

“Kalau namanya spekulan itu kan membeli tanah untuk spekulasi. Kalau developer, beli tanah memang barang produksi,” ujar Theresia kepada KompasProperti, Rabu (25/1/2017).

Dia menambahkan, spekulan membeli tanah untuk menunggu tanah tersebut naik harganya kemudian dijual kembali dengan harga lebih mahal.

Sementara pengembang biasanya sudah memikirkan akan dibangun apa tanah tersebut ketika membelinya.

“Sekarang mengumpulkan landbank (bank tanah) bukan perkara mudah. Tidak bisa langsung 100 hektar-200 hektar, harus dikumpulkan beberapa tahun sebelumnya,” kata Theresia.

Selain itu, lanjut dia, membeli tanah juga tidak gampang karena harus mengantongi beberapa izin, misalnya Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Karena kesulitan tersebut, pengembang biasanya sudah memiliki rencana dalam mengembangkan tanahnya.

Meski tidak langsung mengembangkannya, bukan berarti pengembang menelantarkan tanah.

“Saya yakin pemerintah bisa melihat dan membedakan mana spekulasi dan mana yang produktif,” tutur Theresia.

Intiland sendiri memiliki cadangan lahan sekitar 2.000 hektar yang tersebar di dua kota, Jakarta, dan Surabaya.

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me