Hati-Hati Kelebihan Pasok Sub Sektor Ruang Perkantoran (1)

Big Banner

Majalah Properti Indonesia (MPI) edisi februari 2017 di rubrik monitor menurunkan liputan tentang pasokan dan penawaran khususnya sub sektor perkantoran. Di sebutkan MPI, di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun 2017, tentunya banyak pihak berharap dengan kembali bergairahnya bisnis properti.

Namun ternyata, di tahun Ayam Api ini, sektor perkantoran diprediksi akan semakin terdesak. Akhir tahun 2016, pergerakan ekonomi, dan juga properti, mulai bergerak positif. Awal mula ini diperkirakan akan kembali berlanjut di tahun 2017.

Banyak pihak optimistis terhadap prospek pertumbuhan bisnis di tahun 2017. Namun, untuk sektor perkantoran, pengembang belum bisa sumringah. Sebab, bisnis penjualan dan penyewaan ruang kantor di Jakarta akan terkoreksi seiring jumah pasokan yang terus bertambah.

Kesimpulan tersebut diutarakan oleh Ferry Salanto, Associate Director Colliers International Indonesia dalam paparan kinerja sektor properti 2016. Dari data yang dikemukakan, Colliers mencatat akan ada setidaknya 700.000 m2 tambahan pasokan ruang perkantoran di Jakarta pada tahun 2017. Di sisi lain, permintaan akan ruang perkantoran hingga tiga tahun ke depan di ibu kota rata-rata hanya 300.000 m2.

“Artinya, ada gap antara permintaan dan penawaran. Hal ini mengakibatkan okupansi ruang perkantoran terus menurun,” kata Ferry. Ferry meneruskan, sepanjang tahun 2016, pasokan ruang perkantoran di CBD mencapai 5,48 juta m2 atau menguasai 65% dari total pasokan ruang kantor di Jakarta.

Pada tahun lalu, ada 12 gedung baru beroperasi di ibu kota dimana empat diantaranya berlokasi di CBD. Keempat gedung yang dibuka di CBD adalah International Financial Tower 2, Centennial Tower, Capital Place, dan Sinarmas MSIG. Mereka menyumbang 315.511 m2 pasokan ruang kantor di Jakarta.

Data tersebut, lanjut Ferry, lebih kecil dari prediksi Colliers sebelumnya yang menyebut setidaknya 18 gedung baru bakal beroperasi di Jakarta pada tahun 2016. Pada kuartal III tahun lalu sempat diprediksi adanya enam gedung baru yang akan beroperasi pada kuartal IV 2016. Hanya saja rencana tersebut terpaksa ditunda melihat jumlah permintaan yang tak sebanding dengan ketersediaan gedung perkantoran.

Sebagian dari enam gedung sisanya diproyeksikan rampung pada tahun 2017. Artinya, dari 2017 hingga 2019, 31 gedung kantor baru dijadwalkan berdiri di tanah Jakarta, dimana 11 gedung akan berlokasi di kawasan Sudirman. Semua gedung itu bakal menyumbang kurang lebih 1 juta m2 ruang kantor. “Penundaan ini akan membuat pertambahan di 2017 bertambah signifi kan,” imbuhnya.

Laporan dari Colliers ini seakan menegaskan hasil riset perusahaan konsultan BCI Asia yang dikeluarkan pada akhir tahun lalu. Dalam laporannya, BCI mencatat nilai konstruksi ruang perkantoran di Indonesia sepanjang 2016 mencapai Rp24,40 triliun atau tumbuh 4,27% dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp23,40 triliun.

Senior Research Analyst Indonesia BCI Asia Gusti Rahayu Anwar mengatakan,ruang perkantoran yang diba ngun di kawasan Jakarta menyumbang sebanyak 79% dari pasokan nasional, disusul Jawa Timur dengan pasokan 9% dan Jawa Barat 2%, sisanya menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Rahayu menuturkan, banyaknya pasokan pada tahun ini juga disokong dari pembangunan ruang perkantoran tapak atau lima lantai ke bawah, seperti rumah toko.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi di tahun 2014. “Ketika perekonomian diprediksi mulai membaik pada 2017, pembangunan malah menurun. Sedangkan pada 2014 saat perekonomian turun nilai konstruksi cukup tinggi, mencapai Rp25,80 triliun,” paparnya.

Dengan kinerja sektor perkantoran yang terus tertekan, di tahun 2017 perusahaan itu memprediksi nilai konstruksi ruang perkantoran pada 2017 akan terjadi penurunan sebesar 8,20% menjadi Rp22,40 triliun. Namun, tambah Rahayu, penurunan pada setahun ke depan merupakan hal yang wajar mengingat tidak ada pembatasan yang tegas seperti moratorium pada ruang perkantoran.

“Jadi, memang harus dari pengembang yang kontrol untuk menghentikan dulu pembangunan. Ruang perkantoran kan tidak ada moratorium dari pemerintah seperti ritel. Asal koefi sien lantai bangunan dan koefi sien dasar bangunan terpenuhi, pasti diizinkan,” ujar Rahayu. MPI MRR. Versi digital MPI dapat diakses melalui: https://www.getscoop.com/id/majalah/properti-indonesia lebih praktis dan lebih ekonomis.

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me