Babak Membosankan Pilkada DKI Jakarta

Big Banner

Oleh: Bernardus Djonoputro

Pasca debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta ke-2, kontestasi mencari pemimpin Jakarta mulai memasuki babak yang membosankan. Membosankan dilihat dari sudut pandang para pencari solusi dan tatanan mencari gebrakan.

Padahal Jakarta memerlukan gebrakan inovatif namun praktis, dalam tugasnya menciptakan kota layak huni sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.

Pilkada DKI sekarang masih sebatas perang retorika dengan ide-ide generik dan populis. Tidak ada bedanya dengan pilkada-pilkada di pelosok Indonesia. Padahal kita menantikan terobosan visi kota dunia untuk Jakarta.

Sebagai salah mega cities dan megapolitan terbesar di belahan bumi selatan khatulistiwa, peran Jakarta sangat penting dalam konstelasi geopolitik dan eco-region dunia.

Sebagai pemilih sekaligus praktisi kota, saya tidak merasa dituntun untuk memikirkan kota Jakarta menjadi kota layak huni kelas dunia. Kita menantikan solusi dan kaidah-kaidah merencana sekelas kota seperti New York, Tokyo, London, Shanghai.

Itulah Jakarta! A Great City of The World

Tanpa mengurangi hormat pada penyelenggara debat, materi debat kurang mendorong para calon untuk masuk ke isu yang “out of the box”. Misalnya, diskusi miskin komponen penting aspek daya saing kota sebagai prasayarat kota dunia, untuk dapat menjadi mesin penghela investasi.

Sebagaimana diketahui investasi dan keberpihakan pada kaum terpinggirkan, adalah dua sisi mata uang yang harus betul-betul memerlukan ilmu yang mumpuni dari seorang gubernur DKI.

Walaupun sudah mulai diucapkan, masih sebatas retorika untuk mendengarkan semua kondisi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, mewujudkan keadilan pelayanan dasar, serta menciptakan kesejahteraan.

Potensi urbanisasi belum dilihat sama sekali. Belum ada satu pun calon yang mengusung tantangan urbanisasi, yang bisa dilihat sebagai peluang tetapi bisa juga menjadi bencana.
Saya kira, pencari solusi kota akan menantikan pasangan mana yang mempunyai kebijakan tajam dalam pengendalian jumlah penduduk, peningkatan produktifitas urbanisasi seperti dikemukakan dalam New Urban Agenda yang juga sudah diadopsi oleh Indonesia.

Kompas.com/Alsadad Rudi Penampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Dalam konteks perencanaan kota, kontestasi calon Gubernur DKI Jakarta ini adalah pertarungan untuk mencari Perencana Utama di ibu kota. Gubernur, harus memiliki kecakapan khusus bidang perencanaan tata ruang, karena masa depan Jakarta akan sangat ditentukan oleh kualitas rencana kota, pelaksanaan serta pengendaliannya.

Kota dunia layak huni tantangan Jakarta

Laporan Most Livable City Index yang dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Perencanaan 2009, 2011 dan 2014 memperlihatkan fenomena penting untuk dicermati. Hampir setengah penduduk kota Indonesia merasakan kotanya belum nyaman ditinggali.

Dari indeks kepuasaan rata-rata nasional 64.5 persen, kota Jakarta masih dibawah rata-rata kota lain yang disurvei, seperti Balikpapan, Malang, Makassar, Jogyakarta, Solo dan Palembang.

Hal ini dilihat dari kepuasan warga atas aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, kehidupan bertetangga, kualitas lingkungan dan tingkat polusi, mobilitas warga, dan lain lain.

Gubernur Jakarta adalah manajer, dan mandat manajer kota di Indonesia adalah agar kota dan kabupaten menjamin inklusifitas, berkeadilan dan dinamis. Jakarta mempunyai modal RTRW 2030 yang lahir tak sempurna, di mana kemudian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya pun membutuhkan detail lanjutan. Kedua dokumen itu terlihat tidak dikuasai dan tidak menjadi isu penting para calon.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan peninjauan kembali (PK) RTRW 2030 dan RDTR serta Peraturan Zonasi (PZ) atas nama proyek-proyek infrastruktur prioritas seperti Kereta Ringan dan Kereta Cepat, bukan tanpa kontroversi.

PK ini juga berkaitan dengan kawasan reklamasi, dalam bungkus National Coastal Defense Development (NCICD). Revisi sangat rawan karena dapat dijadikan alasan penumpang gelap melakukan pemutihan atas perubahan guna lahan.

Lalu, bagaimana visi para calon menyikapi persoalan tata ruang ini?

Dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, RTRW dan RDTR DKI yang belum genap 3 tahun diberlakukan, sejatinya adalah kesepakatan bersama, yang sudah melalui proses yang panjang sebelumnya. Apakah inovasi saja cukup untuk menjadikan kota yang aman dan nyaman? Bagaimana skala manusia dijamin dalam pengembangan desain detail kota dan kabupaten kita?

SHUTTERSTOCK Ilustrasi kemacetan ibukota.

Genderang kampanye untuk mencari pemimpin terbaik untuk Jakarta terus bertalu-talu. Namun kelihatannya akan menjadi nada-nada membosankan, monoton dan terancam tidak memberikan solusi bagi Jakarta. Kita menantikan siapakah calon yang mempunyai strategi tepat untuk menyusun “milestone” kota Jakarta 50 tahun ke depan.

Apa yang akan di dilakukan dengan pembatasan jumlah penduduk? Berapa besar jumlah dan rasio kepadatan agar tetap menjaga rasio daya dukung lahan di Jakarta? Bagaimana teknologi “disruptif” sebagai urat nadi kota ke depan? Pelayanan publik dan pola laku warga kaum milenial yang berubah drastis sebagai penduduk kota yang semakin “compact” dan penuh beton pencakar langit.

Apa bentuk budaya Jakarta 50 tahun ke depan, dan bagaimana gubernur bisa menjadi panglima terbentuk nya kota layak huni yang hidup dan berkembang.

Ini adalah pertarungan mencari pimpinan visioner yang teruji dan terukur. Kita bukan mencari pemimpin media sosial!

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me