Pengembang Kotamandiri Masih Bergantung Pada Kota Induk

Big Banner

Majalah Properti Indonesia (MPI) edisi Februari 2017 menurunkan ulasan tentang pengembangan kotamandiri. Disebutkan bahwa, township atau pengembangan perumahan skala besar merupakan manifestasi dari upaya penyediaan permukiman dikarenakan terbatasnya lahan di kota induk.

Karena itu, keberadaan hunian ini sedianya diharapkan mampu mengatasi permasalahan di kota-kota besar, seperti sistem transportasi yang buruk, perumahan kumuh hingga pencemaran lingkungan.

Idealnya, terdapat empat indikator yang menunjukkan kesuksesan pembangunan township sebagai kota baru, yaitu mampu menunjang kehidupannya sendiri, berperan sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, menjadi daya tarik bagi penduduk sekitar (counter magnet), serta memiliki sistem bentuk kota yang spesifik.

Menurut ahli tata kota dan peng amat masalah perkotaan Suryono Herlambang, dasar dari pemikiran kota baru atau pengembangan perumahan skala besar adalah untuk menyediakan perumahan yang terjangkau, menjaga stabilitas harga karena penguasaan tanah yang besar serta perbaikan sistem transportasi massal.

Namun, dasar pemikiran tersebut berubah saat terjadinya krisis moneter pada 1998-2000 silam, dimana berimbas pada terhentinya sebagian besar pengembangan kota baru di kawasan Jabodetabek.

“Saat itu banyak yang kolaps dan pemerintah lepas tangan. Makanya, setelah keadaan ekonomi membaik mereka dituntut untuk provit oriented dengan menyasar pasar kelas menengah atas. Karena pasar menerima saja dengan harga yang terus meninggi bahkan melampui di pusat kota, ya akhirnya berlanjut sampai sekarang,” papar Suryono.

Ironinya lagi, sebut Suryono, pada saat pengembang kota baru tersebut hanya berkonsentrasi pada perumahan kelas menengah atas dengan fasilitas terbaiknya, di satu sisi hal ini justru memunculkan perumahan- perumahan skala kecil di sekelilingnya.

“Bagi struktur kota atau wiliayah Jabodetabek itu menghancurkan. Selain semakin padat dan menyebar, kebutuhan infrastruktur, air bersih serta sistem transportasi publik menjadi terbatas. Dan yang paling banyak dikritik, perumahan skala kecil ini mengkonsumsi daerah produktif pertanian. Padahal, kota baru dulunya justru diciptakan untuk meredam pembangunan-pembangunan skala kecil agar tidak semakin padat,” ujar Suryono.

Tak hanya itu, menurutnya, meski pun pengembangan yang dilakukan sudah terintegrasi dan menyeluruh, keberadaan kota baru saat ini masih bergantung dengan kota induk karena belum bisa menyediakan lapangan kerja regular bagi penghuninya.

Bahkan sebagian besar penghuni kota baru atau pengembangan skala besar masih bekerja di Jakarta (commuter). Setali tiga uang, pengamat properti Indoesia Ali Tranghanda menyebutkan jika selama ini kenyataannya justru belum ada yang benar-benar menjadi township di Indonesia karena masih bergantung dengan kota induknya. “BSD yang paling mendekati township pun masih dikatakan belum, karena pusat CBD nya belum terbentuk meski rencana posisinya untuk CBD dan segala macam memang ada. Mengapa? Karena hampir semua penghuninya masih kerja di Jakarta.
Seharusnya hubungan tersebut hanya sebatas bisnis saja bukan bekerja di sana,” papar Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch (IPW) ini.

Tak hanya itu, Ali juga menyayangkan dikarenakan belum ada nya regulasi di Indonesia untuk mengatur pengembangan township sebagai kota baru. Padahal, lanjut Ali, melalui aturan tersebut lah pemerintah dapat turun tangan dan mengontrol pengembangan skala besar tersebut. “Dalam suatu pengembangan untuk kota baru seharusnya juga disiapkan land bank untuk pemerintah.

Jadi pada saat dibuat master plannya, pemerintah bisa melakukan intervensi dalam tanda kutip meminta pengembang untuk mempersiapkan tanahtanah MBR serta memastikan tata ruangnya itu tersedia untuk kelas menengah bawah agar itu kota itu bisa tumbuh,” tegas Ali. Versi digital MPI dapat diakses melalui: https://www.getscoop.com/id/majalah/properti-indonesia lebih praktis dan lebih ekonomis.

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me