Geliat Pengembangan Properti Bodetabek Saingi Jakarta

Big Banner

Jakarta – Jakarta sebagai ibukota negara saat ini sudah tidak menarik lagi untuk dijadikan sebagai kota yang nyaman, dan sebagai kota perdagangan. Jakarta mendapat saingan baru dari kota sekitarnya (Bodetabek) yang terus tumbuh dengan cepat.

“Tantangan terbesar itu bukan dari ota kota besar Surabaya, Bandung,Medan dan Makasar. Tetapi tantangan terbesar justru ada disekitar Jakarta, yaitu Bodetabek yang terus tumbuh pesat dan saat ini sudah ada pengembangan 25 skala kota baru dikawasan sekitar Jakarta ini,” kata Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Tata Ruang, Hari Ganie, di Jakarta, Kamis (2/1).

Karena itu, kata Gani, bila Jakarta ingin menjadi kota internasional dan menarik investasi, Jakarta kedepan harus fokus membangun sesuai dengan rencana tata ruang dan menjadi kota jasa dan perdagangaan.

“Kalau pengembangan Jakarta tidak fokus untuk mengembangkan sebagai kota jasa dan perdagangan dikhawatirkan akan ditinggalkan,” kata dia.

Hari mengatakan, pengembangan kawasan Bodetabek saat ini begitu pesat. Kalau dulu di wilayah barat pertumbuhan kota hanya sampai Tangerang, maka sekarang sudah sampai ke Maja. Begitu pula di wilayah timur, tidak hanya Bekasi yang tumbuh pesat, tetapi juga sudah mencapai kawasan Karawang.

Pembangunan infrastruktur yang dikembangkan pemerintah dan juga swasta dikawasan peyangga Jakarta sangat masif. Tak heran bila banyak pengembang besar saat ini sudah mulai beralih ke kawasan sekitar penyangga Jakarta untuk mengembangkan bisnisnya, mulai dari Ciputra, Lippo Group, Agung Podomora dan lainnya.

Dahulu, kata dia, banyak pengembang besar enggan keluar dari Jakarta. Saat ini, pengembang besar terus melakukan ekspansi keluar Jakarta seperti dan penataan kawasan lebih teratur. Sehingga menarik untuk investasi dengan harga terus alami peningkataan.

Jadi, Jakarta sebenarnya bukan bersaing dengan kota-kota besar dunia lainnya, karena secara fungsi Jakarta justru menghadapi persaingan dengan kota-kota di sekitarnya. Ini yang harus diantisipasi Jakarta,” kata Hari.

Supaya bisa bersaing, Jakarta harus fokus pada hal-hal strategis perkotaan yang berkaitan dengan fungsi Jakarta sebagai kota jasa dan perdagangan. Penataan ruang harus benar-benar diarahkan sesuai fungsi tersebut.

“Fungsi Jakarta itu adalah sebagai kota jasa dan perdagangan. Jangan kemana-mana, jangan melebar ke semua fungsi. Saya kira Jakarta fokus saja bagaimana melayani kebutuhan warga, stakeholder, investor, dan pelaku usaha,” ujar dia.

Sementara itu, ketua umum IAP Jakarta, Dhani Muttaqin, mengatakan, permasalahan di Jakarta sekarang muncul akibat karena adanya dominasi yang berlebihan dari salah satu aktor dalam perkotaan. Seharusnya dominasi sepihak dari salah satu atau beberapa stakeholder kota seharusnya sebisa mungkin dihindari.

Aktor yang dimaksud oleh Dhani bisa berasal dari korporasi badan swasta, pemimpin yang populis, ataupun dari birokrasi yang prosedural-mekanistis. Bila korporasi swasta terlalu mendominasi dalam mempengaruhi rencana dan kebijakan tata kota, maka pembangunan kota cenderung berorientasi pada kegiatan ekonomi, tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Sedangkan bila birokrat terlalu mendominasi kebijakan perkotaan, maka kemajuan perkotaan akan sangat bergantung dari inisiatif dan kinerja dari para pengelola kota tersebut. Dan terakhir, bila pemimpin kota menjadi figur sentral yang mempengaruhi perkembangan suatu kota, maka dominasi kepemimpinan tersebut dapat berujung pada terjadinya kesewenang-wenangan.

“Semua jenis dominasi tersebut dalam jangka panjang akan berdampak buruk pada perkembangan kota karena tidak mencerminkan keseimbangan kepentingan dari seluruh stakeholder kota,” kata dia.

Idealnya, proses perencanaan dan perkembangan kota menengah harus diarahkan pada terbentuknya civil society yang egaliter, dimana semua stakeholder kota secara sadar mengetahui dan memahami hak dan kewajiban serta menjalankan perannya masing-masing dalam pembangunan kota yang didasari oleh nilai-nilai pluralisme.

Lebih lanjut, menurut Dhani, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kedepan harus lebih mengerti dan memahami persoalan tata ruang. Terutama dalam mengawal realisasi produk tata ruang dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Apalagi saat ini, realitas perkembangan kota Jakarta telah banyak pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).