Denmark Lebih Dulu Terapkan Pajak Tanah Nganggur, Begini Dampaknya

Big Banner

sas.setup({ domain: ‘http://adnetwork.adasiaholdings.com’, async: true, renderMode: 0});

sas.call(“std”, { siteId: 134986, // pageId: 749845, // Page : ID_Okezone/okezone_outstream formatId: 44269, // Format : Video-Read 1×1 target: ” // Targeting });

<a href=”http://adnetwork.adasiaholdings.com/ac?jump=1&nwid=2060&siteid=134986&pgname=okezone_outstream&fmtid=44269&visit=m&tmstp=[timestamp]&out=nonrich” target=”_blank”> <img src=”http://adnetwork.adasiaholdings.com/ac?out=nonrich&nwid=2060&siteid=134986&pgname=okezone_outstream&fmtid=44269&visit=m&tmstp=[timestamp]” border=”0″ alt=”” /></a>

JAKARTA – Pajak progresif tanah nganggur yang akan diterapkan pemerintah dinilai dapat mengatasi ketimpangan lahan di Indonesia. Terlebih, hal ini sudah terbukti di Denmark yang menciptakan banyak pasokan rumah baru.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, dengan masalah ketimpangan lahan yang akut, maka penerapan pajak progresif tanah menjadi sangat urgent untuk dilakukan. Ada tiga alasan utama mengapa pajak progresif tanah harus didukung.

“Pertama, fungsi dari pajak progresif tanah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Karena takut dikenai pajak tinggi maka banyak tanah nganggur yang akan segera dijadikan usaha dadakan atau segera dibangun properti,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/2/2017).

Dengan begitu, lanjut dia, akan membuka lapangan kerja yang besar. Secara agregat ekonomi juga akan tumbuh.

“Kasus di Denmark menjadi bukti bahwa pajak progresif berhasil menambah pasokan rumah baru. Hal ini karena pemilik lahan tidur segera membangun rumah sebelum dikenai tambahan pajak,” tambahnya.

Kedua, Bhima mengatakan, pajak progresif juga penting bagi BUMN dan instansi Pemerintah untuk segera mendayagunakan tanah nganggur di berbagai tempat. Dengan pajak progresif, aset negara di daerah yang selama ini mangkrak bisa lebih produktif.

Kemudian yang ketiga, dia mengatakan, tahun 2017 merupakan saat yang tepat karena Pemerintah sedang mencari penerimaan pajak baru pasca-habisnya periode tax amnesty. Asalkan Pemerintah serius, potensi pajak tanah progresif ini cukup besar untuk menutup kas Negara.

Selama ini, berdasarkan data indeks gini penguasaan lahan di Indonesia, Bhima menuturkan ketimpangan dalam pemilikan lahan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir makin melebar. Sebelumnya pada 1973 data Sensus Pertanian mencatat indeks gini 0,54.

Data terakhir di 2013 indeks gini penguasaan lahan menjadi 0,64. Artinya, sebagian besar lahan dikuasai segelintir orang atau konglomerat kaya.

Data dari IGJ (Institut Global Justice) juga memperkuat asumsi bahwa ketimpangan lahan semakin tak terkendali. Hingga 2015, terdapat 175 juta hektare atau setara 93% luas daratan di Indonesia yang dimiliki oleh para pemodal swasta dan asing.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me