Cerita di Balik Sulitnya Membangun Jalan Trans-Papua

Big Banner

JAKARTA, KompasProperti – Kendati telah memastikan bakal memprioritaskan pembangunan infrastruktur konektivitas di Indonesia Timur terutama Papua, pemerintah masih menghadapi berbagai kesulitan.

Setidaknya ada enam permasalahan dan tantangan dalam pembangunan Jalan Trans-Papua, dan Jalan Perbatasan.

“Pertama belum terhubungnya jaringan jalan antar-kota yang menyebabkan harga barang menjadi mahal dan aksesabilitas jalur distribusi jadi terhambat,” ucap Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto, kepada KompasProperti, Senin (13/2/2017).

Kemudian, kedua adalah kendala operasional terutama dalam hal keamanan, pembebasan lahan hak ulayat, dan aspek lingkungan berupa kawasan konservasi.

Baca: Komisioner Komnas HAM Bantah Klaim Pemerintah Soal Trans Papua

Terkait keamanan, pada awal 2016 silam dan beberapa waktu lalu terdapat beberapa pekerja konstruksi Jalan Trans-Papua yang tewas akibat ulah kelompok bersenjata dan oknum lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pihaknya tidak gentar, dan akan tetap melakukan pembangunan di Papua.

“Tentunya kami sangat berduka. Tapi pembangunan akan tetap berjalan. Kami tidak takut dengan hambatan yang terjadi,” sebut Jokowi.

Baca: Jokowi: Kami Tidak Takut, Pembangunan di Papua Terus Berlanjut

KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA Aktivitas pembukaan jalan Trans-Papua di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, oleh TNI Angkatan Darat dari kesatuan Detasemen Zeni Tempur pada 16 Agustus 2016.

Tantangan berikutnya adalah terkait kondisi geografi dan topografi di beberapa kawasan yang disebut Arie sangat sulit dan iklim ekstrim sehingga waktu efektif bekerja menjadi mandek.

Pasalnya, pembangunan Jalan Trans-Papua dengan total panjang 4.330,07 kilometer dilakukan dengan menembus gunung, dan hutan, serta membelah bukit.

Baca: Jalan Trans Papua, Menembus Gunung dan Membelah Bukit

Arie melanjutkan, tantangan lainnya yang tak kalah berat adalah konflik sosial masyarakat yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan.

Hal itu semakin diperparah dengan terbatasnya penganggaran dan sumber daya manusia (SDM) di Papua.

Terkait anggaran, Arie memastikan untuk tahun ini alokasi anggaran Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR akan lebih besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur.

“Saya nggak hafal berapa angka pastinya. Tetapi sekarang proporsinya khusus ke-bina marga-an antara Indonesia Barat dan Timur, kebanyakan di Indonesia Timur, yakni 60 persen berbanding 40 persen,” jelasnya.

Untuk tahun ini, khusus di Papua, Ditjen Bina Marga mengalokasikan dana lebih dari Rp 2 triliun, dan porsinya akan terus seperti itu hingga 2019 mendatang.

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Jalan Trans Papua

–– ADVERTISEMENT ––

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me