Basuki Minta Pekerja Informal Bisa Akses KPR Subsidi

Big Banner

Semarang, KompasProperti – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta agar para pekerja informal bisa dimasukkan dalam skema fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Masuknya pekerja informal dalam fasilitas FLPPP terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan menciptakan nilai keadilan.

“FLPP uang mukanya satu persen, dibantu uang muka Rp 4 juta, tapi ada syaratnya yang berpenghasilan Rp 4 juta-Rp 7 juta. Selama ini mereka (informal) tidak termasuk, kita masukkan. Percuma kalau yang dibantu pekerja formal saja, tapi yang (informal) ini tidak, jadi tidak adil,” kata Basuki, saat di Semarang, Jumat (24/2/2017).

Basuki mengatakan, para pekerja tidak tetap dapat dimasukkan dalam skema FLPP, meski penghasilannya tidak tetap tiap bulannya.

Dia pun mencontohkan para pedagang bakso yang ada di Indonesia sebagai pekerja informal. Meski pedagang bakso, penghasilan mereka lumayan tinggi. Selain itu, anggota pedagang bakso di seluruh Indonesia jumlahnya sangat besar.

“Pedagang bakso itu ada jutaan, nanti digarap, April untuk DKI. Itu (pedagang bakso) kan salah satu. Lalu ada persatuan pemangkas rambut,” ujar Basuki.

FLPP, kata Basuki, bisa dipergunakan untuk membeli rumah, membangun dan melakukan renovasi.

Namun, jika masyarakat sasaran masuk kategori sangat miskin dan tidak punya usaha diberi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp 15 juta.

“Kalau miskin sekali ada RTLH. kita bantu Rp 15 juta untuk perbaiki untuk sangat miskin. Kalau (kategori) ini kan untuk mereka yang punya usaha,” tambahnya.

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono menyebutkan, jumlah para pedagang bakso di seluruh Indonesia sekitar 1 juta hingga 1,5 juta pedagang.

Karena itu, produk KPR Mikro yang baru saja diluncurkan, dikhususkan untuk pekerja informal, terutama pedagang bakso.

Untuk tahap awal, BTN menyalurkan KPR Mikro kepada 300 pedagang bakso di Semarang. Ke depan, para pedagang bakso akan dikumpulkan di Jakarta untuk penyaluran tahap kedua, dan Jawa Timur pada tahap ketiga.

Setelah pedagang bakso, sasaran KP Mikro lainnya adalah tukang pangkas rambut.

“Nanti kita masuk, tukang pangkas rambut, tukang ojek di daerah turis (gojek), lalu masuk di agen perbankan itu puluhan ribu. Pak menteri minta agar itu dimasukkan dalam program FLPP sehingga bunga bisa turun. Kedua, diberi uang muka, kita akan urus kalau bisa nanti realisasi bisa membantu masyarakat kecil yang pendapatan tidak tetap,” tutur Maryono.

KPR Mikro yang diberikan berplafon maksimal Rp 75 juta. Dana ini sifatnya hanya sebagai tambahan.

“Namun demikian, itu memberi kecepatan dalam pemenuhan rumah yang berkeadilan. Mengurangi gap yang atas dan bawah semakin terasa,” tuntasnya.

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me