IPW: Gubernur DKI Terpilih Harus Jamin Kepastian Hukum Investasi Properti

Big Banner
RPTRA Kalijodo. salah satu fasos (fasilitas sosial) yang dibangun berdasarkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Foto: Rumah123/Jhony Hutapea

Pilkada DKI Jakarta saat ini menjadi momen yang paling diperhatikan semua pihak, termasuk investor properti. Kepastian hukum investasi dari gubernur DKI yang baru menjadi salah satu yang paling dicermati para investor.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, seperti dikutip dari antaranews.com, Rabu (8/3).

Baca juga: Ketimbang Reklamasi, Summarecon Pilih Garap Landed Asli

Ali antara lain mengatakan, investasi saat ini menjadi salah satu tumpuan utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil. Salah satu industri yang diharapkan mampu bangkit mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor properti.

Apalagi, kata dia, pemerintah tengah menggeber pembangunan infrastruktur dasar, yakni jalan, pelabuhan, dan bandara di berbagai daerah. Berbagai proyek itu diharapkan akan membuka lapangan kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan berbagai sektor lain, termasuk properti. Khusus di DKI Jakarta, investasi properti merupakan salah satu urat nadi pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Reklamasi Proyek CPI Sebagian untuk Fasilitas Publik

Ali berpendapat bahwa siapa pun yang memimpin DKI Jakarta nantinya, harus dapat menjamin kepastian investasi di sektor properti.

“Hal ini diperlukan agar tidak muncul ketidakpercayaan dunia usaha atas komitmen pemerintah terhadap kepastian hukum,” kata Ali.

Baca juga: Perkembangan Pesat Kawasan Pluit Dongkrak Hunian Terpadu Regatta

Menurutnya, pergantian pemimpin kepala daerah, termasuk di DKI Jakarta, sebaiknya tak gampang mengubah berbagai ketentuan yang telah dibuat pemimpin sebelumnya.

“Pemimpin baru tidak boleh menabrak kepastian hukum investasi,” kata Ali lagi.

Menurut Ali, salah satu polemik dalam Pemilukada Jakarta adalah pro-kontra reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Sebagian pihak menginginkan reklamasi dilanjutkan, namun sebagian yang lain menghendaki proyek dihentikan.

 

rumah123.com