Ingin Nyaman di Apartemen, Perhatikan 5 Hal ini

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Tinggal di apartemen menjadi keniscayaan bagi warga urban khususnya di kota-kota metropolitan. Lebih efisien karena bisa lebih dekat dengan tempat kerja dan harganya juga lebih terjangkau dibanding rumah biasa. Beberapa tahun terakhir pembangunan apartemen semakin semarak untuk menangkap tren back to the city. Kini semakin banyak orang mau tinggal di apartemen karena tidak tahan lagi menghadapi kondisi kemacetan lalu lintas dari kawasan pinggiran ke Jakarta.

Apartemen Slipi

Apartemen Slipi

Di apartemen tidak ubahnya seperti tinggal di rumah biasa. Bila di rumah biasa ada RT/RW di apartemen ada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS/P3SRS) yang dibentuk  sesuai amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Perhimpunan Penghuni berfungsi sebagai pengelola karena di apartemen ada hak milik pribadi (unit apartemen) dan milik bersama sehingga apartemen tetap terpelihara, nyaman, dan tertib. Bagian milik bersama mencakup antara lain koridor, taman, fasilitas, dan lahan apartemen. Pengelolaannya bisa dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain.

Karena apartemen merupakan hal baru tidak sedikit pengelolaannya serampangan. Ini ditambah lagi dengan pengelola yang ditunjuk dalam perjalanannya tidak profesional. Padahal fungsi pengelola sangat vital, misalnya mengurus pemeliharaan, pengelolaan air, listrik, dan administrasi lainnya. Cukup banyak kasus pengelola tidak transparan dalam hal biaya operasional dan keuangan yang merugikan penghuni.  Masalahnya terkadang menjadi rumit karena pihak P3SRS juga alpa mengawasi pengelola termasuk kurang memperhatikan persoalan-persoalan administratif tentang huniannya, misalnya perpanjangan sertipikat layak fungsi (SLF).  Berbeda dengan rumah biasa tingkat keamanan apartemen harus terjamin. Setiap 5 tahun SLF harus diperbarui dan dicek ulang kondisi kelaikan gedungnya.

Hal inilah yang alpa diurus oleh P3SRS Apartemen Slipi, Jakarta Barat, yang SLF-nya  habis masa berlakunya Maret 2017. Akibatnya apartemen tersebut dinilai tidak layak digunakan dan akan disegel  oleh Dinas Cipta Karya DKI.  Tentu saja P3SRS dan penghuni kaget dengan keadaan ini. Mereka merasa urusan tersebut sudah ditangani pihak pengelola yang ternyata tidak diurus.  Para penghuni menuding  pihak pengelola  tidak profesional dan pengelolaan keuangannya banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Masalah lain yang kerap muncul adalah listrik dan air yang tarifnya ditetapkan sepihak pengelola sehingga memberatkan  penghuni. Ini sering terjadi di apartemen-apartemen yang pengelolanya dipegang oleh pengembang atau perusahaan yang berafiliasi dengan pengembang. Mengganti pengelola juga tidak mudah karena sudah diikat dengan kontrak. Penunjukannya terkadang juga tidak fair karena rapat musyawarah, misalnya, tidak diikuti semua pemilik unit atau penghuni. Pengurus P3SRS diisi perwakilan pengembang. Kenapa terjadi demikian? Pertama, pengembang berdalih ia masih punya banyak unit  (belum terjual) sehingga punya hak suara seperti penghuni lainnya. Kedua, warga tidak mau repot mencari pengelola dan meminta pengembang menangani. Untuk menghindari kemungkinan buruk itu penghuni dalam hal ini P3SRS atau pemilik apartemen harus lebih aktif dan antisipatif dengan melakukan antara lain:

  1. Untuk penghuni apartemen baru yang belum ada perhimpunan penghuninya agar segera dibentuk. Pemilik atau penghuni agar meluangkan waktu hadir dalam pembentukan atau pemilihan pengurus perhimpunan penghuni agar yang terpilih sesuai aspirasi dan mengedepankan kepentingan penghuni.
  2. Pilihlah orang-orang yang punya komitmen, punya pengetahuan atau mengerti pengelolaan apartemen, dan tidak punya motif pribadi. Pengurus perhimpunan penghuni sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas. Setelah terbentuk perhimpunan penghuni pihak pengembang masih punya kewajiban mendampingi 3-12 bulan.
  3. Setelah perhimpunan penghuni terbentuk segera dibuat AD/ART dan diajukan ke dinas terkait untuk mendapatkan pengesahan.
  4. Tunjuklah pengelola yang profesional, berpengalaman, dan track record-nya bagus. Buatlah kontrak kerja secara detil di depan notaris yang mencakup tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan pengelola. Jenis-jenis keputusan apa saja yang bisa diambil sendiri dan harus dikonsultasikan dengan P3SRS. Dalam konrak kerja perlu dicantumkan klausul tentang pemutusan hubungan kerja, misalnya dalam kondisi apa kontrak itu bisa diputus sebelum jatuh tempo, dll.
  5. Pengurus bidang pengawasan P3SRS jangan satu orang, sebaiknya 3 orang, dan secara periodik melakukan koordinasi dengan pengelola.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me