Jokowi Resmikan Beranda Negara Nanga Badau

Big Banner

KAPUAS HULU, KompasProperti – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan penggunaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Kamis (16/3/2017).

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan semua PLBN yang telah dibangun membanggakan bangsa Indonesia dan tidak kalah dengan negara tetangga.

“Saya minta tidak hanya pos lintas batas saja yang dibangun, tetapi juga pasar modern agar masyarakat bisa menikmati. Tahun ini mulai dibangun dan tahun depan ditargetkan selesai,” tutur Jokowi.

Beroperasinya PLBN Nanga Badau ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan lintas batas negara, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu juga menumbuhkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai embrio kawasan perbatasan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

PLBN Nanga Badau dibangun dengan tujuan mengubah wajah perbatasan NKRI setara bahkan lebih baik dari negara tetangga sehingga layak disebut sebagai beranda Indonesia.

Secara total, terdapat tiga PLBN di Kalimantan Barat. Setelah PLBN Entikong dan Nanga Badau masih ada PLBN Aruk yang rencananya akan diresmikan Jokowi pada akhir pekan ini.

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR PLBN Nanga Badau

Total dana yang digelontorkan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun kembali PLBN Nanga Badau adalah sebesar Rp 153,85 miliar.

Rumah panjang

PLBN Nanga Badau mengakomodasi bangunan khas Kalimantan yaitu Rumah Panjang. Rumah Panjang merupakan rumah adat yang biasa dihuni oleh suku Dayak.

Rumah ini biasa digunakan oleh beberapa keluarga sekaligus. Selain untuk tinggal dan menghindari serangan binatang buas, Rumah Panjang juga sering difungsikan sebagai tempat bermusyawarah dan upacara adat.

Rumah Panjang dianggap cocok menjadi konsep dasar filosofi arsitektur PLBN karena kontekstual dengan perletakan PLBN Nanga Badau.

Bangunan tersebut juga dinilai dapat mewadahi aktivitas PLBN yang mementingkan sirkulasi pergerakan orang, barang dan kendaraan dalam kawasan tersebut sehingga tidak terkesan tebal.

PLBN ini menempati lahan 8,8 hektar dan luas bangunan 7.612 meter persegi. Zona intinya terdiri dari bangunan utama, klinik, gudang sita, bangunan jembatan timbang, dan bangunan X-ray mobil pengangkut barang.

Kemudian terdapat bangunan pelayanan terpadu kedatangan mobil kargo, cek poin, bangunan utilitas, dan koridor pealan kaki.

Sementara zona sub inti memiliki luas 1.193 meter persegi. Zona ini terdiri dari Wisma Indonesia, mess karyawan, dan gedung serba guna.

Yohannes Kurnia Irawan/KOMPAS.com Kondisi PLBN Entikong sebelum dibangun kembali (atas) dan sesudah dibangun kembali (bawah).

Ada pun zona pendukung memiliki luas 1.300 meter persegi. Zona ini diisi oleh restoran, pusat ATM, masjid, gereja, dan bangunan pos polisi.

7 PLBN

Tahun ini, Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan PLBN Tahap II yakni zona sub inti dan pendukung dengan kotrak multiyears 2017-2018 sebesar Rp 167 miliar.

Kegiatan ini berupa perumahan petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina, pengamanan, rumah ibadah, tempat makan, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, dan kantor pengelola, serta pekerjaan pendukung lainnya.

PLBN tidak hanya pos perbatasan, tapi kita akan bangun pasar di 7 PLBN tersebut, tujuannya untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi diperbatasan.

“Penduduk dari negara seberang juga bisa membeli barang dari negara kita,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, dalam kesempatan sama, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan pengembangan ekonomi di Badau harus dilakukan menyeluruh.

Hilda B Alexander/Kompas.com Tulisan besar Skouw Indonesia menjadi salah spot favorit pengunjung di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Jayapura, Papua.

Pasalnya, wilayah Badau sendiri pusat ekonominya sudah ada dan tinggal dikembangkan lagi ke depannya.

“Caranya bisa melalui pembangunan jalan lingkar yang akan menumbuhkan permukiman-permukiman disekitar. Pengembangan lainnya juga membutuhkan dukungan lintas sektoral,” ujar Sri.

Selain PLBN, Kementerian PUPR juga membangun Jalan Lintas Perbatasan RI-Malaysia, khususnya Jalan Perbatasan yang dilakukan secara swakelola bersama Satuan Zeni TNI AD untuk membuka kawasan yang masih terisolasi di perbatasan.

Biaya yang digelontorkan guna membangun infrastruktur permukiman pendukung kawasan perbatasan Badau adalah Rp 106,6 miliar.

Progres konstruksinya saat ini sudah 71,41 persen dan akan selesai tahun ini.

Kementerian PUPR sendiri pada 2016 silam melakukan pembangunan tujuh PLBN yang sejalan dengan Nawa Cita Presiden RI dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Menurut Basuki, anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tujuh PLBN tersebut adalah sebesar Rp 943 miliar.

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR PLBN Motaain

Tujuh PLBN Terpadu itu di antaranya PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta PLBN Skouw di Provinsi Papua.

“Dengan diresmikannya PLBN Badau, sudah tiga PLBN yang diresmikan, sehingga nanti kita akan memiliki Seven Borders of Indonesia,” kata Basuki.

Sebelumnya PLBN Entikong dan Motaain sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember 2016.

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me