Tiga Masalah Perumahan yang Belum Disentuh Anies dan Ahok

Big Banner

JAKARTA, KompasProperti – Rumah merupakan kebutuhan mendasar. Namun, tidak semua kalangan mampu membeli, dan memilikinya. Terlebih di kota Jakarta dengan harga yang sudah selangit.

Menurut riset portal Rumah123.com, 95 persen rumah yang dipasarkan saat ini sudah menyentuh angka Rp 480 juta ke atas. Sedangkan harga rumah di bawah angka itu hanya 5 persen.

Komposisi nyaris serupa terjadi di area penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Rumah dengan harga di atas Rp 480 juta sebanyak 78 persen, sisanya di bawah itu.

Padahal, warga Jakarta yang bisa mengakses rumah dengan harga di bawah Rp 480 juta justru menempati posisi mayoritas. 

Mereka, kata Country Manager Rumah123.com Ignatius Untung, adalah yang berpendapatan di bawah Rp 4 juta, rentang Rp 4 juta-Rp 7 juta, dan Rp 7 juta hingga Rp 12 juta per bulan.

“Namun demikian, pemerintah masih memberikan perhatian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan income di bawah Rp 4 juta per bulan melalui KPR subsidi. Tetapi, bagaimana dengan mereka yang berpenghasilan Rp 4 juta-Rp 12 juta per bulan,” tanya Untung.

Nah, seharusnya para pemimpin, termasuk pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Yusuf dan Anies BaswedanSandiaga Uno, memerhatikan hal ini dalam program perumahan yang mereka tawarkan.

“Segmen masyarakat ini adalah pemilih potensial,” sebut Untung.

Sayangnya, kata Untung, program yang ditawarkan kedua pasangan ini belum secara komprehensif mencakup permasalah perumahan yang ada di Jakarta.

Menurut dia, ada tiga masalah yang harus dicarikan solusinya oleh AhokDjarot dan Anies-Sandi.

www.shutterstock.com Ilustrasi.

Ketiga masalah tersebut adalah pertama kebutuhan masyarakat, terutama generasi milenial, yang berpenghasilan menengah Rp 7 juta hingga Rp 12 juta untuk memiliki rumah.

“Selama ini pilihan yang bisa mereka ambil adalah menyewa rumah kost. Mau sampai kapan? Nggak mungkin selamanya,” kata Untung.

Masalah kedua adalah program AhokDjarot dan Anies-Sandi masih berkutat pada penyediaan rumah yang dilakukan pemerintah.

Kedua pasangan ini dianggap Untung sama sekali tidak melibatkan pengembang serta bagaimana mekanisme pelibatan tersebut berjalan.

“Ini bisa dilakukan dengan membuat regulasi tentang pasar sasaran, dan insentif berupa kemudahan perizinan,” ucap Untung.

Masalah ketiga adalah pengadaan lahan untuk membangun rumah dengan harga terjangkau. Ini adalah tugas pemerintah.

Siapa pun nanti yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta harus mengerjakan “PR” pengadaan lahan murah. 

“Tanah memang isu yang sensitif. Tapi pemerintah bisa mengadakannya dengan skema tertentu yang sama-sama menguntungkan baik bagi pemerintah, pengembang maupun masyarakat,” tuntas Untung.

properti.kompas.com