Target Lima Juta Sertifikat Tanah Dinilai Terlalu Tinggi

Big Banner

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah bersemangat untuk menggenjot kinerja Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam hal pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang notabene sebagian besar merupakan masyarakat kurang beruntung.

Sayangnya, target pemberian 5 juta sertifikat di tahun 2017, kemudian 7 juta di tahun 2018, dan 9 juta di tahun 2019, dinilai masih terlalu tinggi karena sejumlah kendala di lapangan.

Ketua Umum Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan yang juga mantan Panja Pertanahan Komisi II DPR periode 2004-2009, Anhar Nasution, mengatakan, sulitnya pencapaian target itu karena minimnya SDM (terutama ketersediaan petugas ukur) di Kementerian ATR/BPN.

Untuk diketahui, BPN sejak tahun 1984 sudah tidak lagi mendidik dan melahirkan petugas ukur. Diperkirakan, saat ini jumlah juru ukur lembaga ini tidak lebih dari 2.000 orang di seluruh kantor pertanahan di Indonesia.

“Pada umumnya, satu orang juru ukur hanya mampu menghasilkan tidak lebih dari 10 bidang tanah yang dilanjutkan pengukuran, pemetaan, penggambaran dan pengadministrasian yang memakan waktu sekitar dua minggu kemudian,” ujar Anhar, dalam siaran pers yang diterima, Jumat (28/4).

Maka bisa diartikan, kata Anhar, selama satu bulan hari kerja, satu orang juru ukur hanya mampu menghasilkan 8 sampai 10 bidang tanah. Belum lagi, lanjut dia, situasi kontur tanah yang bermacam-macam, terdiri dari bukit lembah, sungai bahkan bisa saja rawa-rawa yang sulit dilakukan pengukurannya.

“Kecuali si juru ukur hanya melakukan pengukuran dengan menggunakan Google map yang hanya tinggal di tanda tangan di atas meja saja dengan risiko akan terjadi sengketa batas dan tumpang tindih sertifikat di kemudian hari,” ujarnya.

“Jadi bisa dibayangkan, bagi rakyat di kampung yang memiliki tanah warisan yang luas dan yang tidak terkelola, lantas dibuatkan sertifikat. Dari mana mereka akan mampu membayar pajak setiap tahun,” kata Anhar.

Selain itu, pemerintah juga harus melihat konsekuensi ke depan. Jangan sampai pemberian sertifikat tidak dibarengi dengan pembinaan. “Sebab, sertifikat tersebut bisa digadaikan untuk memiliki kendaraan atau barang konsumsi, yang tidak membawa manfaat,” paparnya.

Tidak kalah penting, lanjut Anhar, Kementerian ATR/BPN bukan lembaga yang pro-aktif seperti kepolisian yang bisa memaksa setiap pengendara wajib memiliki SIM atau STNK yang jika tidak akan dikenakan sanksi hukum. Sedangkan BPN, kata dia, hanya lembaga yang oleh Undang-undang (UU) diamanatkan untuk melakukan administrasi hak keperdataan warga negara yang mau dan merasa membutuhkan untuk diadministrasikan guna kepentingan lain bagi mereka.

“BPN sendiri tidak bisa memaksa pemilik tanah untuk membuat sertifikat tanah miliknya. Karena bisa saja jika tanah mereka sudah bersertifikat, maka mereka berkewajiban membayar pajak,” pungkasnya.

sas.call(“std”, {siteId:135920,// pageId:756192,// Page : ID_Beritasatu/beritasatu_nasionalformatId: 44269,// Format : Video-Read 1x1target:”// Targeting});

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me