Kesalahan Persepsi Soal RPTRA

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta genjar membangun ruang terbuka hijau (RTH) yang disebut Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang menjangkau sudut-sudut wilayah DKI.  Sumber dananya dari APBD dan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan. Pengamat perkotaan dan Koordinator Peta Hijau Jakarta, Nirwono Joga, menyebutkan, ada yang perlu diluruskan terkait fungsi RPTRA.  Melihat konsepnya RPTRA yang dibangun Pemrpov tidak bisa disebut sebagai RTH karena tidak berfungsi sebagai area resapan dan penghasil oksigen.

rptra-puspita-pesanggrahan

“Konsep desain awalnya sudah berbeda, RTH itu aturannya tidak boleh ada perkerasan hingga maksimal 30 persen, sementara RPTRA ini secara desain ada bangunan dan berbagai fasilitas seperti skateboard park, dan lainnya,” ujar Nirwono kepada housing-estate.com di Jakarta, Selasa (2/5).

RTH, jelas Nirwono, terbagi beberapa tingkatan yaitu RTH 0, 10, 20, dan 30 persen. Berbeda dengan RTH yang perkerasannya tidak boleh lebih 30 persen (70% resapan), RPTRA yang sudah terbangun kondisinya kebalikannya. Sekitar 70 persen perkerasan berupa bangunan dan fasilitas penunjang.

Nirwono menyatakan, RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat, sesuai aturan seharusnya menjadi RTH sepenuhnya, tapi kenyataannya 70 persen kawasannya diperkeras. Saat ini fungsinya lebih sebagai fasilitas sosial bukan fungsi ekologis.

“Pelanggarannya sudah dimulai pada tahap awal, hanya saja terkait dengan RPTRA Kalijodo nuansanya terlalu politis. Seharusnya yang dibangun taman yang jelas fungsinya sebagai RTH dan paru-paru  kota, untuk resapan, cadangan air, dan mengurangi banjir,” imbuhnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me