Tahapan & lika-liku Perizinan Properti, Masalah dan Penjelasan

Big Banner

Majalah Properti Indonesia (MPI) edisi mei 2017 menurunkan luipuatn tentang penataan Ulang proses perizinan properti. Disebutkan MPI ada sejumlah mekanisme wajib yang harus dilalui para pengembang sebelum membangun propertinya. Proses perizinan sendiri belum mencakup biaya resmi, seperti bea balik kepemilikan tanah nama serta pajak lainnya. Atau biaya tak resmi seperti biaya survey dan sumbangan. Selain jenis bangunan dan ukuran lahan, cepat atau lamanya proses pengurusan brokrasi perizinan biasanya tergantung lobi-lobi yang dilakukan.
Berikut ini adalah beberapa mekanisme perizinan yang wajib dilakukan oleh pengembang.

1. Gagasan Proyek: Tanya ke Bapeda (RUTR / RDTR) Cek Lokasi Fisik Data Tanah, Pemilik (Status),termasuk NJOP PBB dan Informasi harga

2. Pembebasan Tanah: Peta Rincikan Tanah Jual – Beli dengan Pemilik tanah; surat waris Proses Surat-surat Tanah ke Desa (Warkah) Bila Tanah Belum Sertifikat Buat PBB (bila belum ada) Pelepasan Hak : Kepala Desa, Camat (tidak ada tarif/biaya resmi)

3. IPT / IPPT / Ijin Lokasi: Surat Persetujuan Warga, RT / RW Surat Persetujuan Desa, BPD, Camat Pengajuan Proposal (Peil Banjir, Jalan Masuk, Jembatan, dinas pengairan, dinas kebakaran, Jalan Kereta Api, Traffic Light,tata ruang, BPN, dll).
Peninjauan Lokasi (+ 12 – 18 instansi),rapat pembahasan/ risalah rapat Persetujuan bagian Perijinan, Sekda, Bupati / Wali Kota

4. Rusun: Sertifikat hak atas tanah Surat keterangan rencana kabupaten/kota Gambar rencana tapak Gambar rencana arsitektur yang memuat denah, tampak dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun
Gambar rencana struktur beserta Perhitungannya Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama Gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya Untuk rumah susun yang dibangung di atas tanah sewa juga melampirkan perjanjian tertulis pemanfaatan dan pendayagunaan tanah.

5. Pusat Belanja: Permohonan izin usaha. Permohonan IUPP bagi pusat perbelanjaan dan IUTM bagi supermarket, department store, Hypermarket Permohonan IUTM bagi upermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan Berkas permohonan izin usaha yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas. Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin usaha. Keputusan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

6. Gedung: Pengukuran dari Pemerintah Daerah Block Plan Izin Pelaksanaan (IP) Pondasi Izin Pelaksanaan (IP) Struktur Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) Sonsultan Perencana (Struktur Arsitektur, Mekanikan Elektrikal) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pengurusannya diperlukan data izin Peil Banjir dan AMDAL (*gedung&hotel Izin Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) meliputi izin Lift, Tower Crane, Dondola, Genset,

Penangkal Petir

Izin ke Dinas Pemadam Kebakaran Izin ke Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) untuk izin limbah Izin Deep Well, ini pada saat pekerja dewatering untuk menurunkan muka air tanah agar pekerjaan pondasi dapat berjalan lancar

Surat Izin Bekerja Perencana

(SIBP) Manajemen Konstruksi atau konsultan pengawas Sertifikat Layak Fungsi (SLF) ini didapat jika telah selesai izin Depnaker, Pemadam Kebakaran, dan BPLHD (*gedung&hotel Izin penyambungan instalasi Gedung (Telkom untuk sarana informasi, PLN, PDAM) Izin pemindahan atau penghilangan benda yang menghalangi pembangunan cotohnya Pohon, Tiang Telepon, Tiang Listrik, Garde PLN, Panel, dll).

7. Hotel: Akta Pendirian Perusahaan oleh Departmen Kehakiman\ Surat Keterangan Domisili Perusahaan oleh Kecamatan NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak Izin Usaha Hotel Bintang oleh Departmen Pariwisata SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) oleh Departmen Perdagangan TDP oleh Departmen Perdagangan SITU ( Izin Gangguan/HO ) oleh Pemda No Pokok Pajak Daerah OLEH Dispenda SIPPT oleh Pemprov Izin Penggunaan Bangunan oleh Pemda

Rekomendasi PLN oleh PLN

Pemakaian Motor Disel oleh Dept Pertambangan Izin Usaha Kelistrikan oleh Dept Pertambangan Izin membangun Prasarana Jalan & tata air OLEH DEPT. PU Izin Pengolahan Limbah oleh Bapedalda Laik Sehat oleh Dept Kesehatan

8. Pengesahan Site Plan: Persetujuan UPL / UKL / TTd BPLH, Wakil Bupati / Wali Kota Persetujuan Lahan Taman Pemakaman Uumum (TPU) : Persetujuan Warga RT, RW, Kep Desa, BPD dan Camat Pembuatan AJB di Kep Desa sampai dengan Camat Proposal ke Dinas Pemakaman Peninjauan Lokasi dan Rapat Berita Acara Serah Terima (TTd Kepala Dinas, ASDA, Bupati) Persetujuan Site Plan

9. Pemrosesan IMB: Pengajuan pemohonan IMB Induk I (TTd Kepala Desa, Camat, Dinas Terkait) Pemrosesan IMB Splitzing

10. Pemrosesan Sertifikat: HGB Induk Pembuatan Peta Bidang Tanah di bagian pengukuran surveyor dan pemetaan Laporan Monitoring (Penetapan Pengaturan Penggunaan tanah) Peninjauan Lapangan (Penetapan Pengaturan Penggunaan tanah) Panitia A (Rapat dan Peninjauan lokasi) Rekomendasi (Bagian penetapan Hak Atas tanah) Surat Keputusan HGB dari Kanwil BPN Sertifikat HGB di pendaftaran hak

11. Pembangunan: Ijin Cut & Fill Ijin Pembangunan dari Warga, RT, RW, Kepala Desa, BPD, Camat Pakai Jalan Desa Ijin Truk, Material dan Alat Berat (Bising, Debu dll ) Pemakaian Tenaga Kerja Setempat (Turunkan Barang dll), Premanisme Normalisasi Saluran Desa / Sungai Sumbangan – sumbangan (Hari Besar, Pembangunan, Bencana dll) Proses penjualan (Sertifikat Splitzing, Pengukuran ulang)

12. PLN Pembayaran BP UJL Pemasangan PJU, Ijin, Pemasangan, Serah Terima

13. Tempat Pembuangan Sampah Sementara Pengangkutan Sampah

14. Perpajakan PBB NJOP Naik Terus PBB Induk PBB Splitzing BHTB Validasi SSB Recek NJOP Recek Pembayaran PBB PPH PPN
15. Serah Terima PSU Per Mendagri No 1 Tahun 87 jo Permendagri No 30 tahun 1990 jo Permendagri no 9 tahun 2009
(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui: https://www.getscoop.com/id/majalah/properti-indonesia lebih praktis dan lebih ekonomis).

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me