Perlu Mapping Untuk Pembangunan Rusun

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Hunian vertikal menjadi solusi untuk mengatasi problem perumahan dan terbatasnya tanah di perkotaan. Apartemen atau rumah susun (rusun) juga membuat kota lebih efisien karena warga bertempat tinggal dekat tempat kerja. Tapi pembangunannya tidak selalu mudah karena masing-masing pemerintah daerah (Pemda) punya regulasi berbeda. Dari sekian ratus  Pemda di seluruh Indonesia baru 10 daerah yang memiliki peraturan daerah (Perda) tentang rusun. Penyebabnya, tidak  semua daerah merasa perlu dan cocok dengan keberadaan rusun.

Rusun di Malang (2)

“Kami di Kemendagri selaku pemerintah pusat siap mendukung dan menginstruksikan kepada daerah-daerah untuk membuat Perda, tapi sekali lagi harus dilihat dulu di mana saja yang membutuhkan,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soemarsono, pada diskusi mengenai program sejuta rumah di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Karena itu mantan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini minta kepada kalangan pengembang untuk membuat zonasi dan pemetaan (mapping) di daerah mana yang membutuhkan rusun. Rekomendasi ini bisa dijadikan dasar karena kebanyakan daerah tidak menjadikan Perda rusun prioritas karena kebutuhannya belum mendesak. Daerah seperti Papua dan sebagian besar wilayah di Kalimantan dan Sulawesi barangkali tidak cocok dibangun rusun. Rekomendasi tersebut mencakup lokasi dan kategori rusunnya, apakah highrise atau lowrise.  “Di Kemendagri ada Direktur Hukum Daerah, kalau pengembang menghadapi problem terkait Perda, bisa menghubungi kami, nanti pasti dibantu,” imbuhnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me