Rumitnya Perizinan, Over Regulation & Tumpang Tindih

Big Banner

Laporan utama Majalah Properti Indonesia (MPI) edisi mei 2017 mengulas tentang Rumitnya Perizinan Over Regulation Hingga Tumpang Tindih Beragam Aturan dalam proses pengembangan bisnis properti.

Disebutkan, proses desentralisasi yang telah berlangsung selama 15 tahun terakhir di Indonesia telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dan menciptakan tantangan tantangan baru. Tak terkecuali proses pengurusan perizinan.

Di Indonesia, rumitnya struktur perizinan usaha pada dasarnya disebabkan dua hal. Pertama tumpang tindihnya jenis izin di berbagai tingkat pemerintahan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pengaturan berlebihan atau over regulation terhadap sektor swasta. Sementara faktor

kedua, dari sekian banyak regulasi yang mengatur sektor swasta, fungsi sesungguhnya dari izin usaha yaitu perlindungan sosial, kontrol pasar serta pengumpulan informasi justru belum benar-benar dirumuskan dan dilaksanakan secara jelas oleh pemerintah.

Tumpang tindihnya perizinan di Indonesia saat ini justru menghas ilkan ketidakjelasan apakah suatu izin usaha melakukan fungsinya sebagai informasi atau fungsi kontrol. Bila berfungsi sebagai infor masi, berarti tujuan utama suatu izin tersebut adalah memberi informasi kepada pemerintah mengenai kegiatan-kegiatan usaha. Sebaliknya, jika berperan sebagai izin kontrol, izin tersebut biasanya diterapkan untuk mengurangi dan memantau eksternalitas kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan.

Perizinan di Indonesia juga diaturoleh kombinasi peraturan nasional dan peraturan daerah. Hal ini pada akhirnya menim bulkan dua jenis izin secara umum. Pertama, izin-izin yang diwajibkan pemerintah pusat dan diatur oleh undang-undang dan peraturan pusat dan daerah. Sementara jenis kedua adalah izin-izin usaha yang hanya diatur dan diwajibkan pemerintah daerah.

Laporan yang dirilis The Asia Foundation – organisasi privat non-pemerintah untuk kawasan Asia Pacific – pada 2007 lalu menyebutkan. Terlepas dari terdesentralisasi banyaknya fungsi kepemerintahan di Indonesia, pada dasarnya, pemerintahpemerintah daerah masih bergantung pada kebijakan pemberian izin yang diatur oleh pemerintah pusat, karena pemberian izin usaha sejatinya diatur oleh keputusan- keputusan menteri dan undang-undang nasional.

Menurut laporan tersebut, untuk beberapa kasus, suatu keputusan menteri terkait perizinan memang digunakan untuk mengatur tentang pasal-pasal, seperti jumlah biaya administrasi dan banyaknya persyaratan. Namun, dalam kasus lainnya, suatu keputusan menteri tidak akan memuat perincian prosedur pemberian izin dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah untuk mengaturnya melalui suatu peraturan daerah. Karena itu, meski pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memroses suatu izin usaha, mereka tidak dapat memutuskan jenis izin usaha mana saja yang dapat dihapus.

Beberapa fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa kisaran persyaratan, waktu dan biaya pemrosesan di tiap daerah dapat menjadi lebih mahal daripada pedoman yang ditetapkan oleh departemen terkait. Beberapa pemerintah daerah bahkan ada yang memperbanyak persyaratan, memperpanjang waktu pemrosesan dan menaikkan biaya.

Yang menarik, jika keputusan-keputusan menteri yang mengatur pemberian izin tersebut diperbaharui, direvisi dan diubah dari waktu ke waktu, namun tidak semua pemerintah daerah mengetahui adanya perubahan-perubahan tersebut, sehingga masih mengacu pada peraturan-peraturan lama yang tidak berlaku lagi.

Sebelumnya mantan Deputi Perumahan Formal Kemetererian perumahan rakyat sekaligus pengamat properti Zulfi Syarif Koto me ngatakan, bahwa pada dasar nya proses perizinan merupakan kewenangan peme rintah daerah, mulai dari izin lokasi, pemanfaatan ruang, serta izin membangun sesuai dengan UU, yang disikapi oleh Kemendagri dengan sebuah terobosan untuk membuat proses perizinan dalam satu pintu atau BPPT. Namun, yang masih menjadi kendala adalah meski dalam satu pintu, tapi mejanya masih banyak atau berliku. “Termasuk mental birokrasi daerah yang memang masih belum bisa diubah. Misalkan, bukan melayani tapi dilayani atau kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah,” ujar Zulfi.

Seperti diketahui, sejak akhir tahun 1990-an , PPTSP telah berkembang sekitar 20 % dari 440 lebih kota dan kabupaten di Indonesia. PPTSP ini sendiri merupakan kantor pemerintah yang memroses izin-izin usaha serta bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih murah dan lebih sederhana.

Pada tahun 2006, diterbitkan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mem perluas pengembangan PPTSP di seluruh kabupaten dan kota, yang bertujuan meningkatkan jumlah formalisasi usaha, penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Meskipun, sebagian besar dari PPTSP yang didirikan oleh pemerintah daerah justru masih belum mampu mengurangi syarat-syarat pemrosesan ataupun memangkas waktu pengurusan.

Zulfi yang juga Ketua lembaga Housing Urban Develop ment HUD Institute ini menilai, jika langkah-langkah penyederhanaan perizinan sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Namun, langkah itu kini harus dikaji lebih mendalam lagi, sejak diterbitkannya UU NO 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, dimana, salah satu pasalnya menyebutkan, apabila Pemda dalam mengeluarkan izin tidak sesuai janjinya, maka ia dapat dipidana.

“Yang mesti didorong, sebetulnya ba gai mana pemerintah dapat segera mengeluarkan PP khusus tentang perijinan untuk perumahan MBR agar dibebaskan semua,“ ujar Ketua LPP3I (Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia) ini.

Masih menurut Syarif, pada prinsipnya, Kementerian PU-PR tidak berhak untuk mencampuri perizinan, sebab, semua kewenangan saat ini berada di Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, Zulfi berharap harus adanya political will dari Presiden serta kordinasi yang intens antar Kemen PU-Pera. “Proses utama berdasarkan Undang- undang adalah perizinan lokasi, pemanfaatan ruang dan IMB gratis. Namun, didaerah dibuat bermacam-macam sehingga menjadi 28 izin,” jelas pria 64 tahun ini. MPI Riz. (Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui: https://www.getscoop.com/id/majalah/properti-indonesia lebih praktis dan lebih ekonomis).

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me