Dari 33 Tahapan Perizinan Kini Hanya Menjadi 11 Tahapan

Big Banner

Majalah Properti Indonesia (MPI) edisi Mei 2017 edisi mewawancarai Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M. Eng, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR seputar pemangkasan proses perizinan yang sebelumnya mencapai 33 tahapan, dipangkas hanya menjadi 11 tahapan.

Kementerian PUPR adalah salah satu dari enam Kementerian yang ditunjuk Pemerintah untuk membenahi regulasi perizinan di sektor properti, khususnya bagi perumahan MBR. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Inpres NO 3/2016 tentang penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan bagi MBR. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri PUPR melalui PERMEN PUPR No.5/PRT/M/2016 telah menerbitkan peraturan mengenai IMB gedung yang mengatur penyederhanaan persyaratan, prosedur, dan jangka waktu penerbitan IMB.

Permen PUPR No.5 ini sendiri merupakan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang menjadi pedoman bagi daerah untuk menerbitkan Perda. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi Perda yang tidak sejalan dengan NSPK, meski mekanisme evaluasi merupakan kewenangan Kemendagri.

“Seharusnya sejak keluarnya kebijakan itu, sudah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tapi, persoalannya pemerintah daerah harus ada dasar hukumnya terlebih dahulu,” ujar Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M. Eng, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Syarif menuturkan, secara tidak langsung Kemendagri merupakan ujung tombak keberhasilan program tersebut, karena pada akhirnya perizinan itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan secara hierarki yang menjadi Pembina utama adalah Menteri Dalam Negeri.

Nah, apa saja langkah dan kebijakan lainnya yang telah dan sedang dilakukan Kementerian PUPR terkait persoalan perizinan yang masih membelit para pengembang tersebut? Berikut petikan wawancara Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M. Eng, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR kepada Majalah Properti Indonesia, di Jakarta, awal April lalu.

Bagaimana progres perizinan pemba ngunan di sektor properti saat ini?

Progres deregulasi sektor properti saat ini mengacu pada program sejuta rumah. Salah satu kendala program ini adalah perizinan. Karena perizinan berdampak pada harga. Oleh sebab itu, hal yang paling pertama harus dibenahi adalah perizinan tersebut.

Setelah di list (perizinan), kemudian diadakan pertemuan dengan beberapa pengembang. Baru kemudian diketahui apa saja persoalan perizinan tersebut. Ternyata persoalan yang utama adalah ketidakpastian (waktu), terlalu banyak item atau kegiatan, dan biaya. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, lahirlah PP No. 64 Tahun 2016, yang kemudian dipayungi dengan kebijakan pemerintah atau bisa disebut kebijakan ekonomi Paket 13, serta diikuti surat edaran 27 Februari 2017 oleh Mendagri, disusul Inpres No.3/2016, serta yang terakhir akan disiapkan Permendagri nya dan sekitar dua minggu ke depan diperkirakan akan selesai. Ini terkait pelaksanaan.

Berarti hasil akhir berada di Kemendagri?

Kenapa Kemendagri dijadikan ujung tombak, karena pada akhirnya perizinan itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan secara hierarki yang menjadi Pembina utama adalah Menteri Dalam Negeri. Yang menjadi point adalah tiga hal tadi, pertama terkait masalah waktu. Waktu yang tadinya maksimal 981 hari (izin perumahan termasuk kawasan amdal), dikurangi menjadi 44 hari.

Yang kedua adalah masalah item. Yang tadinya 33 tahapan, sekarang menjadi 11. Ini semua berdampak pada turunnya biaya. Untuk program sejuta rumah difokuskan pada rumah murah atau MBR. Makanya baik surat edaran, maupun surat pendukung lainnya mengarah ke MBR. Kalau non MBR diserahkan mekanisme pasar. Mengapa? Karena dari 11,4 juta backlog, sekitar 80% diantaranya merupakan masayarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sehingga bila MBR tidak tertangani akan sulit.

Kemudian yang menjadi tahap selanjutnya adalah bagaimana kita melahirkan atau merevisi Perda. Karena bagaimana pun izin-izin pemerintah berujung di Perda. Ini pun juga didukung dengan Permen lainnya, seperti Permen PUPR dikeluarkan No.5 2016, yang menjelaskan bahwa IMB hanya 3 hari untuk rumah sederhana. Nah artinya, kalau yang dahulu lebih dari 3 hari sekarang hanya tiga hari. Harusnya daerah itu menyesuaikan dan yang menjadi permasalahan adalah karena banyak daerah yang belum melaksanakan. Sekarang menjadi pertanyaan adalah daerah mana yang sudah menjalankannya? Nah, kita berharap semua kabupaten / kota dapat menjalankan dan merevisi Perda nya.

Kapan regulasi tersebut mulai berlaku efektif?

Seharusnya sejak keluarnya kebijakan itu, sudah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tapi, persoalannya pemerintah daerah harus ada dasar hukumnya terlebih dahulu.

Bagaimana bila ada kabupaten/kota yang tidak melaksanakan, apakah akan ada semacam sanksi?

Kalau kita lihat dari PP 23, menyangkut Pemda, kalau mereka tidak menjalankan strategis nasional akan mendapatkan sanksi administrasi. Walaupun tidak khusus untuk rumah saja. Tapi saya kira tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya.

Karena pertama hal ini adalah kepentingan rakyat, kemudian akan meningkatkan pembangunan rumah sehingga akan memberi pemasukan bagi daerah itu sendiri. Selain itu, pengembang juga akan bergairah dalam membangun.

Bagaimana dengan perizinan untuk ru mah susun?

Nah kalau itu, Permendagri yang akan keluar lebih fokus ke landed. Berikutnya akan dicoba untuk hunian vertikal. Tapi, untuk Surat Edaran Permen PUPR yang akan membangun vertikal sudah mendukung dan memberikan subsidi bagi daerah yang memiliki penduduk lebih dari 2 juta.

Apakah sudah mulai disosialisasikan?

Sudah. Saat ini sekitar 10 kota yang disosialisaikan oleh Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR pada Februari sampai Maret lalu, misalnya Medan, Surabaya, Manado dan Makassar.

Sebenarnya izin apa yang paling mendesak untuk disederhanakan?

IMB, karena itu disederhanakan menjadi 3 hari. Sudah ada laporan dari REI bahwa sudah melihat hasilnya bahwa perizinan tidak seperti dulu. Dan kita akan memberikan reward bagi bupati atau wali kota yang turut men-support kegitan ini.

Setelah Surat Edaran nantinya ditingkatkan menjadi Permendagri, apa peraturan lain yang mendesak untuk diselesaikan?

Ada, yaitu sejumlah Peraturan Daerah. Memang tidak memulainya dari nol, karena hanya merevisi beberapa pasal yang sudah ada.

Bagaimana dengan regulasi untuk non MBR?

Tentunya akan dilakukan secara bertahap.Karena dengan hadirnya regulasi MBR maka nanti akan keluar untuk non MBR.

Ketika regulasi ini sudah diimplementasikan oleh Pemda, apakah masalah karut marut perizinan sudah selesai?

Harusnya sudah, karena hambatan pengembang ada di situ. Tinggal bagaimana pemerintah bisa melaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut. Makanya dalam Surat Edaran, salah satu yang diminta adalah membuat kantor bersama atau kantor perizinan terpusat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan salah satu upaya agar perizinan menjadi terpadu di satu pintu.

Sekarang tugas kita yang lainnya adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Karena salah satu dampak perizinan mudah untuk MBR adalah harga rumah menjadi turun. Jadi, bila turun kan daya beli masyarakat dapat tercapai. Selain perizinan, tahap berikutnya adalah kualitas yang lebih baik. (Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui: https://www.getscoop.com/id/majalah/properti-indonesia lebih praktis dan lebih ekonomis).

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me