Urus Izin Pertanahan Masih Lama, BPN Harus Maksimalkan Sistem Online

Big Banner

sas.setup({domain:’http://adnetwork.adasiaholdings.com’,async:true,renderMode:0});

sas.call(“std”,{siteId:134986,pageId:749845,formatId:44269,target:”});

<a href=”http://adnetwork.adasiaholdings.com/ac?jump=1&nwid=2060&siteid=134986&pgname=okezone_outstream&fmtid=44269&visit=m&tmstp=[timestamp]&out=nonrich” target=”_blank”> <img src=”http://adnetwork.adasiaholdings.com/ac?out=nonrich&nwid=2060&siteid=134986&pgname=okezone_outstream&fmtid=44269&visit=m&tmstp=[timestamp]” border=”0″ alt=””/></a>

JAKARTA – Pengurusan izin pada sektor pertanahan hingga saat ini masih menjadi kendala bagi para pengusaha di berbagai daerah. Bahkan, pendaftaran tanah dan bangunan di daerah masih membutuhkan waktu hingga 35 hari. Padahal, pemerintah pusat menargetkan waktu yang dibutuhkan hanya lima hari.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus bertindak cepat untuk menyelesaikan hal ini. Pasalnya, kinerja BPN hingga saat ini dianggap masih cukup lamban dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan pertanahan.

“BPN susah. Enggak pernah berubah sejak dulu. Registering property, paling reform itu mungkin Kumham. Kalau bikin PT, operasi secara sah, itu paling cepat, paling progresif dia,” jelasnya di Kantor Pusat Asian Development Bank, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

BPN pun juga harus meningkatkan pelayanan pada sektor IT. Pasalnya, sektor ini masih dianggap sebagai kekurangan dari BPN yang masih harus segera dikembangkan.

“Urusan pertanahan paling kompleks, sisi respons mereka atas penggunaan IT, BNP paling lemah. Kan katanya udah bisa online untuk cek sertifikat. Tapi masih enggak bisa, masih antre,” ungkapnya.

Pengurusan lahan di beberapa daerah seperti Medan dan Manado, pun masih sulit dilakukan. Untuk itu, butuh kerjasama dari pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan kemudahan dalam hal pengurusan izin pertanahan, khususnya bagi kalangan pengusaha kecil.

“Pemda merasa kami sudah reform, Medan merasa misalnya. Tapi calo-calo itu yang jadi pihak ketiga yang nambah biaya, tambah prosedur. Di Medan ada tiga jalur hijau, kuning, merah. Kalau yang benar ngurus sendiri sesuai SOP via jalur hijau. Kalau sudah via calo ke jalur kuning, sengaja dibuat lama, kalau jalur merah itu dibuat lebih lama lagi. Itu membuat orang sadar bahwa kalau mau cepat ya urus sendiri,” tutupnya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me