Masih Seputar Permasalahan Perizinan Properti di Indonesia

Big Banner

Masih seputar carut marut perizinan, Majalah properti Indonesia (MPI) mengulasnya dalam laporan utama edisi Mei 2017. Berikut sejumlah persoalan yang sering menghambat diturunkan secara le ngkap:

RUU PERTANAHAN

Beberapa permasalahan masih sering dikeluhkan sejumlah pengembang saat mengurus perizinan yang berhubungan dengan RUU Pertanahan, antara lain; pengertian tanah terlantar yang belum terdefinisi, sertifikat tidak dapat digugat setelah 10 tahun, HGB dan Hak Pakai, perpanjangan Waktu Hak, peraturan perpajakan mengenai PPh Pasal 22 atas barang mewah, PPnBM, BPhTB, termasuk Paket Deregulasi XIII yang menyiratkan penyederhanaan waktu pengurusan perijinan di daerah untuk pengemba ngan 5 ha rumah MBR.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang disebut tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, dan HPL, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai de ngan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Sementara, yang tidak termasuk tanah terlantar disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, antara lain tanah Hak Milik atau HGB atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya dan tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.”

Hal ini sudah dijamin dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana suatu bidang tanah yang telah diterbitkan setifikat yang sah serta dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah tersebut. Maka tidak dapat dilakukan gugatan setelah 5 (lima) tahun sertifikat tersebut diterbitkan.

Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Kemudahan PerizinanPembangunan Perumahan Untuk MBR dalam rangka penyederhanaan waktu pengurusan perizinan di daerah untuk pengembangan 5 ha rumah MBR (tahap konsultasi publik) Mendagri telah menerbitkan SE No.

648/1062/SJ tentang percepatan pembangunan perumahan MBR di daerah untuk mepedomani PP No. 64/2016, melakukan penyederahanaan perizinan (daru 33 izin menjadikan 11 izin dan dari 981 hari menjadi 44 hari), mendelegasikan seluruh proses perizinan kepada PTSP, percepatan penyelesaian penerbitan PBB

WAKTU DAN BIROKRASI PERIJINAN

Realisasi proses investasi kerap kali melebihi target waktu prosedur investasi, bahkan waktu terlama dalam proses perijinan AMDAL lingkungan dan lalu lintas antara 2 tahun sampai 6 tahun. Permasalahan ini akibat proses birokrasi perizinan yang melibatkan terlalu banyak dinas dan instansi.

Penjelasan:

Berdasarkan Permen PUPR dimaksud, IMB harus dilampiri oleh beberapa persyarata, seperti Surat permohonan IMB dan form data pemohon serta Surat pernyataan yang terdiri dari 7 surat (terkait dengan legalitas tanah, keandalan bangunan, serta kompetensi dari para penyedia jasa), serta dilampiri oleh keterangan Rencana Kota (KRK) dan hasil kajian AMDAL dalam hal bangunan tidak sederhana dan bangunan khusus.

SYARAT PERIJINAN

Sampai saat ini untuk memenuhi berbagai Syarat Perizinan masih harus mengisi formulir sebanyak 37 hingga 42 form, termasuk membutuhkan 24-30 jenis permohonan serta kunjungan lokasi yang masih harus dilakukan berulang kali, sehingga mengakibatkan high cost dalam perijinan

Penjelasan

“Khusus untuk pemrosesan IMB yang pembinaannya menjadi tugas kementerian PUPR, dalam Permen dimaksud diatur bahwa jumlah formulir yang harus diisi terdiri atas Surat permohonan IMB dan form data pemohon, Surat pernyataan yang terdiri dari 7 surat (terkait dengan legalitas tanah, keandalan bangunan, serta kompetensi dari para penyedia jasa). Turut dilampiri juga keterangan Rencana Kota (KRK) dan hasil kajian AMDAL dalam hal bangunan tidak
sederhana dan bangunan khusus.

Peraturan Menteri dimaksud tidak mensyaratkan Pemerintah Daerah untuk melakukan survey lapangan sebelum penerbitan IMB PERIJINAN ATAS PROYEK PROPERTI Saat ini terdapat 48-52 item perijinan dengan waktu penyelesaian mencapai kurang lebih mencapai dua tahun, sehingga mengakibatkan realisasi investasi menjadi terhambat, pasar berubah serta izin awal sudah kadaluarsa sebelum prosedur lengkap.

Penjelasan

Berdasarkan Inpres No 3/2016 tentang penyeder hanaan perijinan pembangunan perumahan, Presiden telah mengintruksikan kepada 6 Menteri, Gubernur. Dan Bupati/ Walikota untuk menyederhanakan perizinan.

Menteri PUPR telah menerbitkan PERMEN PUPR No. 5/PRT/M/2016 tentang IMB gedung yang mengatur penyederhanaan persyaratan, prosedur, dan jangka waktu penerbitan IMB. Permen tersebut telah disosialisasikan ke seluruh provinsi.Sedangkan perijinan lainnya seperti izin gang guan, izin lokasi, izin lingkungan, Amdal lalin, penyederhanaannya menjadi tugas dan kewenangan K/L terkait dan dikoordinasikan oleh mendagri.

TUMPANG TINDIH PERATURAN

Tumpang tindihnya aturan membuat sejumlah pengembang merasa proses perijinannya dihambat atau dipersulit. Apalagi tidak semua investor atau pengusaha yang memahami aturan perijinan/hukum. Hal ini akhirnya sering membuat investor ragu untuk berinvestasi.

Penjelasan

Berdasarkan Inpres No. 3/2016 tentang penyeder hanaan perizinan pembangunan perumahan, Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan, dan proses penerbitan Izin Gangguan, antara lain; mendorong Gubernur, Bupati/Walikota untuk segera mendelegasikan kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan kepada Pelayan an Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Mendorong Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melakukan percepatan evaluasi peraturan terkait perizinan pembangunan perumahan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, mengawasi pelaksanaan proses perijinan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota; dan melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan proses perizinan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian”.

PEMBEBASAN LAHAN

Permasalah yang sering dikeluhkan adalah masih adanya RTRW yang dijadikan dasar perizinan atau menjadi rujukan dalam berbagai peraturan, penyesuaian tata ruang membutuhkan waktu yang lama, masih belum adanya RRTR dan/atau RDTR sehingga tidak ada yang menjadikannya landasan utama dalam prosedur perizinan.

Penjelasan

Berdasarkan UU No. 26/2007 tentang penataan ruang, peran masyarakat antara lain adalah dalam bentuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang. Berdasarkan Permen PU No. 16/PRT/M/2009, prosedur penyusunan RTRW Kebupaten/ Kota dilakukan melalui pelibatan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota. MPI/RIZ.
(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui: https://www.getscoop.com/id/majalah/properti-indonesia lebih praktis dan lebih ekonomis).

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me