Apa Saja Sih Rincian Biaya Tambahan Jual-Beli Properti?

Big Banner
Foto: Rumah123/iStock

Kalau kamu sudah mantap menentukan pilihan untuk membeli atau menjual sebuah properti, tentunya proses selanjutnya adalah bayar-membayar. Tahu ga kamu, bahwa selain harga properti yang harus kamu bayar, juga ada biaya-biaya lainnya? Ada PPh, BPHTB, dan PNBP, yang kesemua biaya ini resmi masuk kas negara.

Apa saja sih biaya-biaya yang menyertai sebuah proses transaksi properti? Simak berikut ini ya:

Biaya Pengecekan Sertifikat

Untuk mengecek sertifikat, kamu harus mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah lokasi properti sebelum proses jual-beli dilakukan. Pengecekan sertifikat diperlukan agar kamu bisa memastikan bahwa sertifikat tidak ada catatan seperti diblokir, disita atau catatan lainnya.

Biaya pengecekan sertifikat ini bergantung pada kebijakan kantor pertanahan setempat. Jangan lupakan pula ada biaya transportasi ke dan dari kantor BPN.

Baca juga: Investor Bebas Biaya Pengalihan Hak Saat Beli Unit Citraland Cibubur

Biaya Akta Jual-Beli

Kebanyakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menarik biaya 1-2 persen dari nilai transaksi, tetapi persentase ini tidaklah kaku sehingga kamu bisa menawar sepanjang disetujui oleh PPAT.

Biaya akta jual-beli ini biasanya dibayarkan secara proporsional antara penjual dan pembeli. Tetapi bisa saja biaya ini dibebankan pada salah satu pihak sesuai kesepakatan para pihak.

Biaya Balik Nama

Balik nama sertifikat dapat dilakukan di Kantor BPN setempat. Proses balik nama diajukan oleh PPAT dengan membayar sejumlah biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya balik nama ini ditanggung oleh pembeli.

Baca juga: Taman Karang Bahagia Bebas Biaya KPR dan BPHTB untuk Rumah Subsidi

Biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dibayarkan sekaligus pada saat pengajuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau saat Balik Nama. Besaran biaya PNBP ini adalah 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah.

PPh (Pajak Penghasilan)

Besarnya pajak penghasilan (PPh) adalah 5 persen dari besarnya transaksi. Biaya PPh harus kamu bayarkan sebelum akta-jual beli ditandatangani. Pembayaran PPh dilakukan di bank penerima pembayaran dan kemudian divalidasi ke kantor pajak setempat.

PPh ini merupakan tanggung jawab penjual, tetapi ada juga yang membebankan PPh kepada pembeli, jika ada kesepakatan sebelumnya.

Baca juga: Daftar Biaya Wajib untuk Berinvestasi Properti

Biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Sama dengan PPh, BPHTB juga harus kamu bayarkan sebelum akta jual-beli ditandatangani. BPHTB dikenakan bukan hanya saat transaksi, melainkan juga pada setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, seperti tukar-menukar, hibah, waris, pemasukan tanah ke dalam perseroan, dan lain-lainnya.

Yang menjadi subyek pajak BPHTB pada transaksi jual-beli tanah atau rumah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan itu, yaitu pembeli.

Sedangkan untuk proses lainnya seperti pewarisan, yang harus membayar BPHTB adalah penerima waris. Jika ahli waris lebih dari satu orang, cukup dicantumkan nama salah satu ahli waris saja dengan menambahkan CS di akhir namanya.

Baca juga: Ada Biaya-Biaya Lain lho… Saat Beli Rumah

Dasar perhitungan BPHTB adalah nilai transaksi atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi lebih dulu oleh Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), kemudian dikalikan 5 persen. Besarnya NJTKP (Nilai Jual Tidak Kena Pajak) berbeda untuk tiap daerah, sebagai contoh untuk DKI Jakarta besaran NPOPTKP adalah Rp80 juta.

Sementara untuk proses perolehan selain jual beli seperti tukar-menukar, waris, hibah, yang menjadi dasar perhitungan besarnya BPHTB adalah NJOP. Di mana perhitungan besarnya BPHTB adalah nilai transaksi atau NJOP atau mana yang lebih besar.

Baca juga: BPJS TK Beri Bantuan Uang Muka Maksimal Rp50 Juta, Mau?

Khusus untuk perolehan hak secara waris terdapat pengurangan berupa NPOPTKP yang lebih besar, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh besarnya NPOPTKP untuk DKI Jakarta adalah Rp350 juta.

Untuk lebih mudahnya dalam proses jual-beli, para pihak yang terlibat sebaiknya mempercayakan semua perhitungan dan semua proses terkait jual-beli kepada yang lebih ahli di bidang ini yaitu PPAT setempat.

rumah123.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me