Pungli Merajalela, Penyederhanaan Izin di Sektor Properti Dinilai Tumpul

Big Banner

sas.setup({domain:’http://adnetwork.adasiaholdings.com’,async:true,renderMode:0});

sas.call(“std”,{siteId:134986,pageId:749845,formatId:44269,target:”});

<a href=”http://adnetwork.adasiaholdings.com/ac?jump=1&nwid=2060&siteid=134986&pgname=okezone_outstream&fmtid=44269&visit=m&tmstp=[timestamp]&out=nonrich” target=”_blank”> <img src=”http://adnetwork.adasiaholdings.com/ac?out=nonrich&nwid=2060&siteid=134986&pgname=okezone_outstream&fmtid=44269&visit=m&tmstp=[timestamp]” border=”0″ alt=”” data-pagespeed-url-hash=”692936075″/></a>

JAKARTA – Banyaknya jumlah oknum dari kalangan pemerintah daerah (pemda) yang membebankan biaya siluman masih kerap ditemukan di seluruh daerah. Bahkan, biaya yang diminta oknum pemda kepada pengembang mencapai Rp6,5 miliar untuk seribu unit rumah.
 
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, masih maraknya biaya tak resmi tersebut, sebagai bukti masih tumpulnya penyederhanaan perizinan di sektor perumahan. Padahal, penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan salah satu tujuan utama paket kebijakan ekonomi (PKE) jilid 13 yang dirilis pemerintah.
 
“Paket Kebijakan Ekonomi 13 ternyata tidak menyentuh praktik siluman para oknum terkait. Pemangkasan biaya perizinan pun ternyata tidak membuat biaya yang dikeluarkan pengembang menjadi lebih rendah,” ujar Ali dalam keterangan persnya, Senin (29/5/2017).
 

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me