DKI Tagih Fasos/Fasum Pengembang Sebesar Rp11,8 Triliun

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Kalangan pengembang di Jakarta masih banyak yang belum menyerahkan fasilitas sosial-fasilitas umum (fasos-fasum) kepada Pemprov DKI Jakarta. Sesuai peraturan Pemprov DKI setiap penerbitan surat persetujuan prinsip pembebasan lahan (SP3L) pengembang diwajibkan menyerahkan 40 persen lahannya untuk fasos-fasum.  Untuk menagih kewajiban pengembang yang nilainya Rp11,8 triliun itu Pemprov  sudah membentuk tim penagihan piutang.

kawasan-summarecon-kelapa-gading-2

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, tunggakan dari kalangan pengembang di Jakarta mencapai Rp11,8 triliun.

“Pengembang di Jakarta masih banyak yang belum menyerahkan fasos-fasum yang menjadi kewajibannya, makanya kita bentuk tim yang dimotori Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk mendata mana saja yang tercatat sebagai piutang,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, di Balaikota, Kamis (13/7).

Fasos/fasum yang diserahkan akan menjadi aset Pemprov. Hingga saat ini banyak aset yang masuk piutang belum tercatat dalam aset DKI. Ini membuat nilai aset yang dimiliki DKI berbeda dengan hasil inventarisasi. Total lahan yang seharusnya menjadi aset Pemprov disinyalir lebih dari 1.000 ha dengan nilai Rp26 triliun. Lahan tersebut berupa jalan, saluran irigasi, taman, fasilitas ibadah, sarana olahraga, dan sebagainya.

Beberapa pengembang besar juga belum memenuhi kewajibannya. Antara lain Agung Podomoro Group yang belum menyerahkan aset jalan dan taman seluas sekitar 4,5 ha. Sementara Summarecon Group masih menunggak pembangunan fasilitas jalan dan taman hampir 8 ha. “Ini jadi masalah kronis bagi pencatatan aset di DKI dan kami terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penagihannya akan kami teruskan ke setiap Pemkot termasuk Kepulauan Seribu yang juga tinggi tunggakannya,” tandasnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me