Jadi Paru-Paru Dunia, Pemindahan Ibu Kota Jangan Obrak-abrik Hutan Lindung!

Big Banner

sas.setup({ domain: ‘http://adnetwork.adasiaholdings.com’, async: true, renderMode: 0});

sas.call(“std”, { siteId: 134986, // pageId: 749845, // Page : ID_Okezone/okezone_outstream formatId: 44269, // Format : Video-Read 1×1 target: ” // Targeting });

<a href=”http://adnetwork.adasiaholdings.com/ac?jump=1&nwid=2060&siteid=134986&pgname=okezone_outstream&fmtid=44269&visit=m&tmstp=[timestamp]&out=nonrich” target=”_blank”> <img src=”http://adnetwork.adasiaholdings.com/ac?out=nonrich&nwid=2060&siteid=134986&pgname=okezone_outstream&fmtid=44269&visit=m&tmstp=[timestamp]” border=”0″ alt=”Image” /></a>

JAKARTA – Wacana pemindahan ibu kota terus bergulir. Kajian kini tengah dilakukan di bawah pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga turut serta dalam kajian ini. Kementerian ATR bertugas melakukan kajian terkait ketersediaan lahan.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, saat ini belum ada kepastian terkait tujuan pemindahan ibu kota. Kajian pun hingga saat ini terus dilakukan.

 Baca juga: Masih Dikaji! Dana Pemindahan Ibu Kota Belum Sampai ke Meja Sri Mulyani

“Pokoknya kita sedang melakukan studi tempat yang cocok dulu. Ada 3 atau 4 ya dalam pertimbangan sekarang, lokasi,” kata Sofyan Djalil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Beberapa pertimbangan pemerintah terkait pemilihan ibu kota di antaranya adalah kecocokan kawasan, topografi, hidrologi, bencana, dan sektor lainnya. Ketersediaan lahan juga menjadi perhatian utama dari pemerintah.

“Ketersediaan lahan kita lihat apakah ada lahan hutan di sana yang bisa dikonversi, bagaimana pemilikan lahan. Apakah lahan-lahan itu telah diberikan hak, misalnya, apa HGU (Hak Guna Usaha) atau tanah industri, kita harus lihat. Karena kan harus ada basis lahan pertama, itu. Itu belum ada keputusan di mana,” jelasnya.

Hingga saat ini, terdapat 3 provinsi yang menjadi opsi pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan. Ketiga provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Pemilihan daerah Kalimantan sebagai pusat pemerintah memang belum final. Namun, kajian perlu benar-benar dilakukan secara terperinci mengingat status hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia bersama hutan Amazon di Brasil.

Hanya saja, menurut Sofyan Djalil, pemerintah tak akan membuka hutan lindung pada pemindahan ibu kota ini. Artinya, nantinya tak ada penebangan hutan lindung dalam rangka pemindahan ibu kota.

“Oh enggak, lahan kan selalu dibuka kan, apakah untuk kebun atau untuk kota,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan belum ada rencana rapat koordinasi terkait pemindahan ibu kota ini. Wacana ini kemungkinan akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo.

“Belum, itu nanti ada ratas saja saya kira,” imbuh Darmin.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me