Meikarta: Pertaruhan Lippo di ‘Manhattan Made in Cikarang’ (2)

Big Banner

Di atas kertas, proses pembangunan Kota baru Meikarta oleh kelompok Lippo di Cikarang rupanya tidak semulus prestasi penjualan yang berhasil ditoreh. Meikarta disebut-sebut tersandung masalah perijinan yang belum diselesaikan. Adalah Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang mulanya mengkritik langkah Lippo Group terkait pengembangan mega proyek Meikarta.

Deddy Mizwar mengatakan bahwa pihaknya terkejut dengan langkah Lippo Group yang tiba-tiba sudah mengumumkan rencana membangun mega proyek dengan nilai investasi Rp278 triliun tersebut.

Menurutnya, Meikarta ditawarkan ke publik sebelum Lippo mengurus perizinan ke provinsi. “Belum ada (kabar) izin, kok sudah diumumkan saja,” katanya saat itu. Politisi yang juga artis peran ini menilai langkah Lippo Group yang melaunching mega proyek tersebut merupakan bentuk arogansi karena tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya.

“Ini seperti mendirikan negara di dalam negara saja,” tegasnya. Permasalahan perijinan Meikarta juga turut menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam pertemuan antara DPRD Kabupaten Bekasi dan pihak Lippo, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menekankan pada izin pembangunan yang belum terpenuhi, berikut dengan pengaturan lalu lintas daerah sekitar.

Terkait hal ini, President Commisioner Lippo Group Theo L Sambuaga sempat menemui Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gedung Sate, akhir Mei lalu. “Kami melaporkan (pembangunan Meikarta), sebelumnya telah melaporkan, sekarang melaporkan lagi perkembangannya,” tutur Theo .

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengaku mendapat arahan dari wagub terkait pengembangan proyek pembangunan Meikarta agar sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi. “Kami membangun untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kami siap menempuh aturan,” katanya.

Ia menjelaskan, jika proyek Meikarta merupakan pengembangan dari proyek sebelumnya pada 2012 lalu. Berbagai persyaratan seperti izin lokasi, penggunaan lahan, dan lainnya sedang diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. “Kalau ada hal-hal yang memerlukan sinkronisasi dengan Pemprov Jabar kaitannya dengan Perda 12 Tahun 2014, tentu kami siap,” ujarnya.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui: https://www.getscoop.com/id/majalah/properti-indonesia lebih praktis dan lebih ekonomis).

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me