PUPR : PP No. 64/2016 Mudahkan Perizinan

Big Banner

BERITA PROPERTI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) turunan PP. No 64 Tahun 2016 terkait pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah juga berharap stakeholder perumahan memiliki pemahaman yang sama terkait PP tersebut.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, PP No. 64 Tahun 2016 intinya mendorong pembangunan perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah lewat penyederhanaan perizinan.

“Sebelumnya perizinan mencapai 769-981 hari dan setelah terbit PP 64 ini disederhanakan menjadi 44 hari dan ada kepastian biaya perizinan. Selain itu masih banyak kemudahan perizinan lainnya yang diatur dalam PP. No 64 tersebut,” ungkap Lana Winayanti di Surabaya beberapa waktu lalu, dalam keterangan resmi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan bahwa di beberapa daerah sudah melakukan penyederhanaan perizinan. “Pemerintah daerah yang telah melakukan penyederhanaan perizinan diantaranya Surabaya, Bandung, DKI Jakarta dan Tangerang. Mereka telah melakukan perizinan online,” kata Syarif.

Untuk Rumah MBR, Kementerian PUPR memberikan bantuan pembiayaan perumahan lewat program KPR Bersubsidi. Untuk tahun 2017, pemerintah akan memberikan KPR bersubsidi untuk MBR sebanyak 279.000 unit  (40.000 melalui KPR FLPP dan 239.000 melalui KPR SSB). Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan PSU untuk rumah MBR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR.

propertynbank.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me