Pemerintah Susun Roadmap Pembiayaan Perumahan untuk Atasi Backlog

Big Banner

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, mengatakan banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah khususnya bidang pembiayaan perumahan. Karena itu pihaknya tengah merancang roadmap sistem pembiayaan perumahan, yang mengintegrasikan subsistem pembiayaan primer dan subsistem pembiayaan sekunder.

Seperti dikutip dari situs resmi PUPR, bahwa dengan roadmap tersebut, ke depan Pemerintah dan seluruh stakeholders dapat merumuskan langkah-langkah sinergis yang diperlukan untuk pencapaian program dan mengukur tingkat pencapaian sistem pembiayaan sebagaimana diamanatkan oleh RPJPN 2025.

Demikian dalah satu topik yang mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Kem PUPR belum lama ini, dengan tema “Tantangan Pembiayaan Perumahan, Kini dan Masa Depan” narasumber yang hadir adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, BI, OJK, dan BPS), di Jakarta, belum lama ini.

Ditambahkan bahwa tantangan bidang pembiayaan perumahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah angka backlog yang masih tinggi, yaitu 7,6 juta unit berdasarkan kepenghunian. “Adapun target pemerintah untuk menurunkan angka backlog berdasarkan kepenghunian adalah sebesar lima juta”, terang Lana Winayanti, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Saat ini lanjutnya masih terdapat gap antara kebutuhan dan ketersediaan dana pembiayaan perumahan, sebesar sekitar Rp 680 triliun. Untuk mencapai target penurunan backlog ini, Pemerintah menghadapi kendala alokasi dana.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Kementerian PPN), Tri Dewi Virgiyanti mengatakan bahwa perwujudan sistem pembiayaan perumahan bukan tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan saja.
“Di sini perlu keterlibatan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya. Bappenas akan selalu mendukung terciptanya sistem pembiayaan perumahan sebagaimana yang diinginkan dalam RPJPN 2025. Namun, ada aspek yang harus diperhatikan, antara lain regulasi, sistem penjaminan, dan skema subsidi yang tidak tumpang tindih”, ucap Virgi.

Ayu Sukorini, Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan pada kesempatan tersebut mendukung sepenuhnya penyusunan Roadmap tersebut dan berharap bahwa bantuan Bank Dunia dapat digunakan semaksimum mungkin untuk penyusunan Roadmap.

Pada sisi lain, tantangan pembiayaan perumahan yang dihadapi oleh pemerintah adalah terkait dengan data. Namun, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik (BPS), Gantjang Amanullah, yang turut hadir dalam pertemuan tersebutmengatakan, “Rencana 2020, BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk dan Perumahan. Oleh karena itu, kami meminta dukungan kepada Menteri PUPR agar sensus perumahan dapat terlaksana”, ujar Gantjang.

Rencana BPS untuk melaksanakan Sensus Perumahan disambut baik oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. “Kami apresiasi upaya yang akan dilakukan BPS. Karena selama ini, data backlog perumahan di daerah belum ada. Padahal data itu dibutuhkan juga untuk penetapan kelompok sasaran program”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me