Pengembang Silahkan Mengajukan Juru Ukur Tanah ke BPN

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Program pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal pemerintahannya menghadapi banyak kendala. Antara lain sulitnya mendapat tanah murah dan berbelitnya perizinan. Menurut para pengembang, perizinan dan biaya rumah sederhana tidak berbeda dengan rumah menengah.

Ilustrasi : Progress pembangunan rumah sederhana di Maja | Sumber : Media Sosial

Ilustrasi : Progress pembangunan rumah sederhana di Maja | Sumber : citramaja.com

Pemerintah sebetulnya sudah melakukan deregulasi perizinan di bidang perumahan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2016. PP tersebut memangkas dan mempercepat perizinan rumah murah yang dibangun di area kurang dari 5 ha. Sesuai regulasi tersebut, penerbitan sertifikat induk HGB (Hak Guna Bangunan) hanya tiga hari, IMB tujuh hari, dan pengukuran untuk pembuatan site plan 16 hari.

Namun deregulasi tersebut tidak berjalan mulus. Aparat di daerah yang berwewenang mengeluarkan rekomendasi dan perizinan masih bergaya lama dan belum banyak berubah birokrasinya. Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Munas APERSI) di Jakarta, Senin (28/8). Sejumlah peserta dari Bali, Kalimantan, dan Sumatera Utara antara lain mengeluhkan lamanya pengukuran bidang tanah untuk pembangunan rumah murah. Mereka harus antre karena terbatasnya tenaga pengukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk mempercepat pengukuran pada akhirnya mereka menempuh cara-cara nonprosedural yang berujung pada biaya.

Pelopor, Sekretaris Direktorat Hukum dan Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan, untuk mengatasi lambatnya pengukuran tanah, pihaknya bersedia memberi lisensi kepada tenaga-tenaga yang punya spesifikasi. Asosiasi pengembang seperti APERSI dipersilakan mengajukan dan merekomendasikan orang-orang yang memenuhi kualifikasi itu ke BPN setempat.

Ia menegaskan BPN berkomitmen mempercepat pengukuran bidang tanah rumah rakyat. Pelopor juga minta pengembang untuk melapor ke Kanwil BPN bila ada aparat BPN yang bertindak di luar prosedur. “Pengembang jangan bernegosiasi dengan aparat. Kalau ada aparat nakal, laporkan. Ini bukan lip service, setiap bulan kami menindak hingga 10 orang,” katanya.

Dadang Rukmana, Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan, regulasi di bidang pembangunan rumah rakyat sebetulnya sudah bagus. Kalau ada masalah di lapangan, sumbernya pada implementasi dan ketidakpahaman pemerintah daerah dan developer.

Krena itu berbagai regulasi yang sudah ada perlu disosialisasikan terus menerus. Ini penting karena pemerintah pusat sudah banyak memberi kemudahan dan dukungan, misalnya subsidi bunga, subsidi uang muka, bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), selain kemudahan perizinan.

Dadang menyebutkan, realisasi program sejuta rumah sampai Juli sudah mencapai 581.225 unit. Sebagian besar merupakan kontribusi pengembang swasta,  kontribusi pemerintah hanya 20 persen. Karena itu penyederhanaan perizinan diharapkan mendorong pengembang swasta membangun lebih banyak lagi rumah murah.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me