Kem-PUPR Targetkan 500 ribu Pekerja Konstruksi Tersertifikasi 2017

Big Banner

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sebanyak 500.000 pekerja telah tersertifikasi pada 2017.

“Saya berharap sertifikasi terhadap seluruh pekerja konstruksi Nasional di tahun ini bisa mencapai 500.000, hal ini untuk meningkatkan daya saing infrastruktur kita,” kata Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib di Surabaya, Rabu (30/8) seperti dikutip dari situs resmi PUPR.

Yusid mengatakan untuk bisa mencapai meningkatkan daya saing infrastruktur dibutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi dan mempunyai keahlian khusus, sehingga penyiapan tenaga kerja yang terampil, ahli, dan bersertifikat adalah tugas bersama dalam menghadapi persaingan di era global saat ini.

Sertifikasi juga akan mempengaruhi besarnya upah atau gaji yang diterima pekerja konstruksi (Billing Rate). Untuk itu Kementerian PUPR tengah meluncurkan penetapan standar remunerasi minim bagi tenaga kerja konstruksi sesuai yang diamanatkan UU No. 2 Tahun 2017.

Untuk mencapai target 500.000 sertifikasi, Kementerian PUPR menggunakan Mobile Trainning Unit (MTU) Kementerian PUPR yang menjadi salah satu program efektif dan cepat dalam menjaring seluruh pekerja konstruksi untuk bisa mempunyai sertifikat, karena mampu menjangkau hinga ke pelosok-plosok daerah di Indonesia.

Sementara itu Direktur Jenderal Bina Pembangunan Derah, Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati mengatakan dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di Indonesia saat ini harus juga disambut secara positif oleh Pemerintah Daera (Pemda). Pemda diharapkan menyiapkan peta atau Map-ing sertifikasi tenaga kerja pada setiap proyek konstruksi di daerahnya.

“UU No. 2 Tahun 2017 sudah cukup jelas menyatakan bahwa seluruh pekerja konstruski harus bersertifikat. Dengan demikian Pemerintah daerah juga harus responsif untuk menjemput bola menelusuri setiap proyek agar mempekerjakan pekerja bersertifikat” tegas Diah Indrajati.

Dia melanjutkan, disadari sadari bersama bahwa pembangunan infrastruktur nasional menjadi salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia dalam periode 2015 – 2019. Tingginya target pembangunan infrastruktur tersebut, menuntut untuk tetap dapat menjaga mutu konstruksinya.

Ditjen Bina Konstruksi katanya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu upaya percepatan pembangunan adalah dengan mengetahui permasalahan yang ada di dalam pemerintah daerah.

Misi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah menjamin ketertiban dan kepastian mutu dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dan masyarakat jasa konstruksi untuk terlibat dalam pembangunan. Penyerahan MTU diberikan oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diterima oleh Asisten II ekonomi pembangunan Fattah Jasin, selaku ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur.

Fattah jassin memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR. “Pembangunan Surabaya dari data yang ada adalah kota yang mempunyai progres pembangunan Infrastruktur yang tinggi dan sudah banyak yang sudah terealisasi, hingga banyak studi banding dari mancanegara. Hal ini membuktikan SDM kita sebenarnya sudah mampu untuk berdaya saing di mancanegara” ujarnya.

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me