Erwin Kallo: Tunda Beli Apartemen Meikarta

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Menyusul ramainya pemberitaan soal perizinan proyek kota baru vertikal Meikarta (500 ha) di Cikarang, Bekasi (Jawa Barat), besutan Lippo Group, CEO Lippo Group James Riady sudah meminta maaf dan berjanji akan melengkapinya. Ia mengatakan hal itu kepada wartawan termasuk HousingEstate dalam sebuah acara di Jakarta, Senin (11/9).

Erwin Kallo : Foto : twitter.com/erwinkallo

Erwin Kallo : Foto : twitter.com/erwinkallo

Sejauh ini kendati belum mengantongi izin lengkap tapi sudah dipasarkan dengan promo besar-besaran setiap hari di media massa, praktik yang amat lazim dilakukan developer di Indonesia, penjualan Meikarta sangat fenomenal. Sampai saat ini menurut James sudah mencapai 130 ribu unit lebih!

Namun, Erwin Kallo, pakar hukum properti, meminta semua pihak hati-hati menanggapi klaim penjualan itu. Pasalnya, semuanya statusnya baru pesanan dan karena itu belum bisa dikatakan hasil penjualan melainkan baru hasil pemesanan. Jika sudah diakui sebagai penjualan, mestinya konsumen sudah mendapat bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan sudah membayar uang muka. “Bila hal itu sudah didapat (konsumen), pihak Lippo salah karena PPJB bisa dibuat jika perizinan sudah beres. Ini yang harus dicek,” katanya.

Mengenai perizinan proyek itu, konsumen tidak perlu risau. Erwin yakin Lippo pasti akan membereskannya. Yang perlu dirisaukan justru harga jual yang begitu murah, lebih rendah dari harga rata-rata biaya pembangunan apartemen pada umumnya, bahkan lebih murah daripada harga acuan rumah susun bersubsidi.

“Apa dengan harga semurah itu Lippo akan bisa menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal yang dijanjikan? Saya kok khawatir, ini rekayasa keuangan pengembang tersebut. Ini bisnis uang dengan medianya properti. Saya khawatir ini seperti pola First Travel; mencari konsumen sebanyak-banyaknya demi mencari dana untuk pembangunan,” tutur Erwin. Jadi, kalaupun izin didapat, jumlah dana yang terkumpul tidak cukup (untuk mengembangkan proyek sesuai komitmen) sehingga bisa jadi pembangunan akan tertunda.

“Karena itu lebih baik tunda dulu pembelian, tunggu progres lebih lanjut,” sarannya. Saran itu selaras dengan saran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) walaupun dengan alasan berbeda. Alasan YLKI lebih karena promosi Meikarta yang bombastis dan dilakukan secara massif yang bisa membius konsumen. “Dengan praktik semacam itu, konsumen berada dalam posisi sangat rentan dirugikan, karena tidak memiliki jaminan atas kepastian pembangunan (proyek),” kata Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, melalui rilis di Jakarta pertengahan Agustus lalu. Untuk itu YLKI menghimbau masyarakat berhati-hati dan kalau perlu menunda dulu pemesanan unit apartemen di Meikarta sampai jelas status perizinannya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me