YLKI Minta Bank BTN Evaluasi Penghargaan untuk Meikarta

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kembali menyoroti proyek kota baru vertikal Meikarta (500 ha) Cikarang, Bekasi-Jawa Bart, besutan Lippo Group. Pasalnya, sejak dilansir Mei lalu proyek itu mendapat beberapa penghargaan. Yang terbaru di Jakarta, Senin (11/9/2017), penghargaan dari BTN Golden Property Awards (BTN GPA) 2017 yang diadakan Bank BTN dan Indonesia Property Watch (IPW) untuk kategori The Breakthrough Phenomenal Marketing Campaign.

Meikarta mendapat penghargaan BTN Golden Property Awards (BTN GPA) 2017. Foto/SINDOnews/Lily Rusna Fajriah

Meikarta mendapat penghargaan BTN Golden Property Awards (BTN GPA) 2017. Foto/SINDOnews/Lily Rusna Fajriah

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Bank BTN sebagai bank pemerintah sedikit banyak merepresentasikan sikap pemerintah sehingga harusnya lebih perduli terhadap rekam jejak proyek yang hendak diberikan penghargaan itu. Meikarta disebutnya menabrak banyak aturan, bahkan perizinannya pun belum jelas seperti banyak diberitakan media massa.

“Setidaknya ada tiga hal yang ditabrak Meikarta. Yaitu, UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan etika pariwara dengan iklannya yang gencar dan masif. Jadi, tidak pantas dan tidak etis Bank BTN yang merupakan representasi pemerintah malah memberikan penghargaan,” katanya melalui sebuah siaran pers di Jakarta, Senin (18/9).

Pengabaian seperti itu, bahkan sampai diberi penghargaan, dikhawatirkan Tulus akan menjadi preseden buruk bagi pengembang lainnya untuk melakukan tindakan serupa. Hal itu pada gilirannya kembali membuat konsumen jadi makin jatuh ke dalam situasi yang penuh risiko dan dalam jangka panjang membahayakan bisnis properti sendiri.

Proyek dengan yang total investasinya disebut mencapai Rp278 triliun itu juga banyak menimbulkan pertanyaan publik khususnya soal perizinan sampai masalah tata ruangnya. Tulus menyarankan Bank BTN memberikan awards kepada pengembang yang patuh terhadap hukum dan peraturan perundangan, yang transparan dengan informasi produknya,  yang sudah menjalankan seluruh tahapan perizinan, yang antara isi brosur dengan produknya sesuai, dan lain-lain yang berorientasi pada kepentingan konsumen dan keberlanjutan bisnis yang benar.

“Bank BTN harus berani mengevaluasi penghargaan yang sudah diberikannya, kecuali pihak Meikarta bisa membeberkan proses perizinannya. Kalau tidak, harus ditunda dulu kegiatan pemasarannya dengan promosi yang sangat masif itu. Pemerintah juga harus segera membuat turunan UU No. 20/2011 supaya permasalahan (terkait pengembangan dan penghunian) rumah susun bisa lebih jelas dan konsumen terlindungi,” tuturnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me